Solopos.com, SOLO — Sebanyak 21.000 warga Solo akan mendapatkan bantuan sosial atau bansos penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari pemotongan 2 persen dana transfer umum (DTU).
Total anggaran yang disiapkan Pemkot Solo untuk bansos tersebut mencapai Rp14 miliar. Fraksi PDIP (FPDIP) DPRD Kota Solo mendukung penuh langkah Pemkot Solo mengalokasikan anggaran pendukungan program penanganan dampak inflasi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan inflasi tahun anggaran 2022. Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial itu untuk periode Oktober 2022 hingga Desember 2022 dengan besaran dua persen dari DTU.
Penjelasan itu disampaikan Ketua FPDIP DPRD Solo, YF Sukasno, saat ditemui Solopos.com, Kamis (8/9/2022). Menurutnya, penganggaran bansos bagi 21.000 warga tersebut sedang dibahas antara Banggar DPRD Solo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solo.
Sukasno mengatakan terkait surat dari kementerian untuk penyediaan anggaran dua persen dari DTU akan diberikan kepada kurang lebih 21.000 orang di Solo, mulai dari driver ojol dan lain-lain. Anggarannya lebih dari Rp14 miliar.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Dosen UNS Solo Nilai Pemerintah Kurang Kreatif Bikin Kebijakan
“Kami khususnya dari FPDIP sesuai instruksi Ketua DPC PDIP Solo, Pak FX Hadi Rudyatmo, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Sehingga anggaran itu harus harus bisa dipenuhi,” tuturnya.
Pemenuhan kebutuhan anggaran Rp14 miliar lebih bansos untuk warga itu, menurut Sukasno, bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan di Perubahan APBD Solo 2022 atau menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
Program Perlindungan Sosial
“Nanti kita lihat, bisa pengurangan-pengurangan [kegiatan] juga bisa dari BTT. Yang terpenting bagaimana pun kebutuhan itu harus dipenuhi. Sesuai instruksi Pak Rudy, FPDIP berjuang memenuhi itu,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Solo akan Tambah Bansos Kenaikan Harga BBM, Penerimanya juga Bertambah
Sukasno mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan komisi dan anggota Banggar DPRD Solo agar anggaran Rp14 miliar bisa tersedia. Dengan begitu warga Solo yang terdampak kebijakan pengurangan subsidi BBM bisa mendapatkan bantuan sosial.
“Kalau perlu ya kebutuhan-kebutuhan kami dikurangi. Sebab kepentingan masyarakat kecil untuk mendapatkan BLT BBM harus didahulukan,” tegasnya.
Penuturan senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Solo yang juga anggota Banggar DPRD Solo, Honda Hendarto. Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertindak sebagai leading sector program perlindungan sosial dampak inflasi memastikan daftar calon penerima bantuan terverifikasi dengan baik.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Ribuan Driver Ojol – Tukang Becak di Solo akan Dapat Bantuan
Dengan begitu anggaran yang dialokasikan nanti bisa benar-benar disalurkan secara tepat sasaran. “Jadi teknis silakan, yang menjadi leading sector bansos subsidi BBM beserta tim betul-betul bekerja agar apa yang menjadi masukan teman-teman diperhatikan. Kami tidak mau di kemudian hari ada temuan-temuan duplikasi. Itu yang terpenting. Anggaran sudah kita siapkan dari kebutuhan Rp14 miliar,” tuturnya.
Sementara itu rapat Banggar DPRD Solo dengan TAPD Solo hingga Kamis petang belum selesai. Pada pukul 18.00 WIB rapat diskors sementara untuk menunaikan Salat Magrib.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
