Solopos.com, JAKARTA–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan program pembiayaan perumahan pada 2023 dengan anggaran Rp34,17 triliun untuk 274.924 unit.
“Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp25,18 triliun sebanyak 220.000 unit,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kemudian untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), lanjutnya, dengan anggaran Rp890 miliar sebanyak 220.000 unit.
Lalu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan anggaran Rp3,46 triliun sebanyak 754.004 unit.
Baca Juga: Cicilan Rumah Subsidi sampai 50% UMK Solo 2022, Pekerja Harus Putar Otak
Sedangkan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan anggaran Rp4,64 Triliun sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 unit.
Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai Rp97,44 triliun untuk Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga Juni 2022 kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia memaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya untuk menolong MBR agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini sebanyak 200 ribu unit rumah.
Baca Juga: Pekerja Bergaji UMK Solo 2022 Ingin Beli Rumah Subsidi? Begini Penghitungannya
Pada tahun ini, pemerintah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program tersebut.
Sampai Juni 2022, telah tercapai target 49,78% dari total 200.000perumahan bagi MBR. Sumber dana Rp30 triliun berasal dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp21,1 triliun dan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,1 triliun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
