Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 167 desa di Kabupaten Sukoharjo sudah ditetapkan sebagai kampung keluarga berencana atau KB. Untuk memaksimalkan peran kampung KB di setiap desa itu, Pemkab Sukoharjo meminta pemerintah desa membantu pendanaan kegiatan dan program kampung KB.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo, Proboningsih Dwi Danarti, mengatakan saat ini semua desa di Sukoharjo sudah dicanangkan sebagai kampung KB.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Karena itu, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memaksimalkan program-program kampung KB agar memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Sukoharjo. Hal itu bisa terwujud dengan melibatkan peran lintas sektoral.
Baca Juga: Senin, 2 Puskesmas di Sukoharjo Layani Vaksin Dosis I Pfizer & Moderna
“Untuk memaksimalkan kampung KB tentunya butuh intervensi dari semua bidang dan dinas. Hampir seluruh dinas terkait untuk program-program Kampung KB. Jadi intervensi nanti disesuaikan dengan tupoksi masing-masing,” ungkapnya kepada Solopos.com, Minggu (17/10/2021).
Probo mencontohkan kampung KB akan melibatkan Disperindagkop dan UKM Sukoharjo untuk program peningkatan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya di Sukoharjo, hampir seluruh desa membutuhkan program KB tersebut khususnya di tengah pandemi. Dengan demikian peran kampung KB menurutnya tak hanya soal kontrasepsi melainkan juga mencakup permasalahan keluarga lainnya.
Baca Juga: Pengelola Wisata Sukoharjo Sulit Terapkan Wajib Vaksin Bagi Pengunjung
Anggaran Pemkab Terbatas
“Dinas lainnya, seperti untuk pemenuhan taman anak pastinya melibatkan peran Dinas Lingkungan Hidup [DLH] untuk penyediaan pohon dan lainnya. Jadi intervensi bisa memaksimalkan peran kampung KB kepada keluarga di desa yang sudah dicanangkan,” imbuhnya.
Namun demikian, Probo mengakui permasalahan tersebut tak lepas dari terbatasnya anggaran yang dikucurkan Pemkab Sukoharjo. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pendanaan program kampung KB.
Baca Juga: Dinkes Sukoharjo: Hati-Hati, Obat Covid-19 Molnupiravir Belum Ada Izin
“Anggaran dari Pemkab Sukoharjo tentunya terbatas dan tidak bisa mengakomodasi semua kampung KB. Jadi kami mendorong pendanaan dari desa. Nanti bisa tersentuh semua programnya. Contohnya kalau membuat pelatihan UMKM untuk keluarga di desa kan bisa dibantu juga,” bebernya.
Pemkab Sukoharjo menuntaskan penetapan kampung KB di 167 desa atau seluruh desa di wilayah Sukoharjo sejak April 2021. Kampung KB terakhir yang dicanangkan berada di Dukuh Tambakan RW 008, Desa Karangwuni, Weru.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
