News
Senin, 13 Juli 2009 - 11:13 WIB

TNI siap diaudit

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta–Mabes TNI siap untuk diaudit terkait pelaksanaan manajemen anggaran alat utama sistem senjata, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait rencana kenaikan anggaran TNI sebesar 20 persen pada 2010.

“Toh selama ini sudah rutin dilakukan audit oleh BPK. Meski begitu, TNI tentu akan terus melakukan pembenahan manajemen anggaran alat utama sistem senjata agar lebih tepat sasaran dan kami siap diaudit untuk itu,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen di Jakarta, Senin (13/7).

Advertisement

Hanya saja, tambah Sagom Tamboen , masih ada perbedaan persepsi antara Departemen Keuangan serta BPK dengan TNI tentang audit untuk TNI.

“Dari sisi mereka (Departemen Keuangan, dan BPK) audit hanya berdasarkan nominal, padahal audit dari sisi TNI adalah apakah suatu alat utama sistem senjata masih layak atau tidak untuk mendukung operasional,” tuturnya.

Dicontohkannya, satu skadron pesawat A-4 Skyhawk dan OV-10 Bronco yang sudah tidak lagi dioperasionalkan TNI tetapi masih diberi nilai nominal saat audit sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN).

Advertisement

“Padahal dua jenis pesawat itu sudah dioperasionalkan TNI untuk mendukung tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ini. Tapi masih dianggap sebagai aset TNI yang harus dimasukkan secara nominal dalam audit. Hal seperti ini yang kami belum sepaham soal audit,” kata Sagom.

Terkait cetak biru, ia menegaskan, TNI selalu memiliki Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Kekuatan (Probangkuat) lima tahunan, yang rutin dievaluasi setiap tahun selama pelaksanaannya.

“Jika dalam lima tahun, ada yang belum dapat dilaksanakan kita ajukan pada program lima tahun berikutnya sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran yang ada. Itu sudah berjalan pula, kalau masih perlu dibenahi kami siap,” kata Sagom.

Advertisement

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, dalam rancangan APBN 2010, pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan anggaran pertahanan lebih dari 20 persen dari Rp 33,6 triliun pada 2009 menjadi Rp 40,6 triliun.

“Secara sistematik, tahun demi tahun, kita menuju angka yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan minimum yang diperlukan, antara Rp 100 triliun -Rp 120 triliun,” ujar Presiden.

Saat ini Menteri Pertahanan dan pimpinan TNI telah memiliki rencana atau cetak biru bidang pertahanan, tetapi itu harus dimutakhirkan.

“Kalau hanya parsial dan situasional, berpuluh- puluh triliun rupiah yang dikeluarkan tidak akan mencapai sasaran,” katanya.

ant/fid

Advertisement
Kata Kunci : Audit TNI
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif