SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (Paulus Tandi Bone/JIBI/Bisnis Indonesia)
Sejumlah mahasiswa bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga merasakan dampaknya kebijakan pembinaan yang dikeluarkan oleh Rektor
Harianjogja.com, SLEMAN – Sejumlah mahasiswa bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merasakan dampaknya kebijakan pembinaan yang dikeluarkan oleh Rektor kampus. Sebagian mahasiswa bercadar memilih untuk tetap aktif namun sebagian lagi memilih menjauh dari kampus.
Baca juga : UGM dan UNY Bebaskan Mahasiswinya Bercadar
Pengakuan itu disampaikan oleh salah satu mahasiswi bercadar yang masih aktif di semester IV di kampus UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswi ini merasakan adanya perbedaan pasca diterbitkannya kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar.
Pengakuan itu disampaikan oleh salah satu mahasiswi bercadar yang masih aktif di semester IV di kampus UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswi ini merasakan adanya perbedaan pasca diterbitkannya kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar.
Ia mencontohkan, pada Rabu (7/3/2018) datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan namun ada beberapa pihak yang ingin mengorek informasinya secara langsung.
“Sebagian malah menjauh dari kampus, tetapi sebagian lagi tetap masuk. Soalnya seperti saya tadi yang berangkat kuliah dengan cadar malah dikejar-kejar mau ditanya-tanya atau apalah itu. Dia semacam wartawan atau peneliti jadi kayak berkeliaran kayak detektif, jadi mungkin [mahasiswa bercadar] yang lain malas juga,” ungkap mahasiswi yang enggan disebut namanya ini kepada Harianjogja.com, Rabu (7/3/2018).
Namun mahasiswi yang belum genap setahun mengenakan cadar ini tetap memakainya saat kuliah. Teman-teman sekelasnya pun tidak memperdebatkan masalah itu.
“Saya nggak peduli [tetap memakai] selama dosen masih mengajar saya, saya tetap akan masuk [dengan bercadar] karena kewajiban saya belajar. Aku nyaman-nyaman saja,” ucap dia.
Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan Kemenristekdikti hanya bertugas mengatur pendidikan tinggi terkait dengan proses pembelajaran dan akademik. Terkait urusan pakaian, busana, kepantasan semuanya adalah rektor setiap perguruan tinggi yang bertanggungjawab, bukan urusan Kementerian.
Ia menegaskan, prinsipnya setiap perguruan tinggi tidak boleh melakukan diskriminasi kepada setiap warga Negara, baik
suku agama maupun gendernya.
“Kalau saya, jangan memberikan batas kepada seseorang melakukan diskriminasi, ini nggak boleh, diskriminasi nggak boleh, kalau [kampus] itu di bawah Kemenristekdikti, tetapi kampus itu kan di bawah Kementerian Agama,” terang Nasir saat di Jogja.
“Kalau melihat hanya masalah pakaian itu termasuk diskriminatif, saya lihat dulu,” imbuhnya lagi.
Menurutnya, saat ini radikalisme di perguruan tinggi relatif menurun kasusnya, sehingga menjadi lebih baik sejak Kemenristekdikti turun langsung dalam menangani persoalan tersebut. Karena dalam berbagai kesempatan telah diselipkan wawasan kebangsaan dan bela negara di kurikulum pendidikan tinggi.
“Secara umum saat ini sudah tidak ada lagi, indikatornya gejolak demo di kampus, gejala radikalisme di kampus hampir tidak ada,” tegasnya.