SOLOPOS.COM - Joglo Sriwedari di Taman Sriwedari Solo. (Dok/JIBI/Solopos)
Rencana Pemkot Solo untuk merobohkan joglo Sriwedari dinilai akan menghilangkan ruang interaksi warga Solo.
Solopos.com, SOLO — Pemerhati budaya menyesalkan rencana perobohan Joglo Sriwedari di Taman Sriwedari. Hilangnya area publik tersebut bakal semakin mengikis ruang interaksi masyarakat yang selama ini bisa mempersatukan berbagai elemen masyarakat melalui seni budaya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata sebagai pengelola Joglo Sriwedari untuk menghentikan segala aktivitas di joglo tersebut paling lambat sampai akhir Maret. Hal itu dilakukan agar tak ada pihak yang menyewa joglo sehingga Dinas PUPR bisa meratakannya dengan tanah tanpa terganjal kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga. (Baca: Joglo Sriwedari Dirobohkan, Tak Boleh Ada Aktivitas Setelah Maret)
Bangunan yang identik dengan Taman Sriwedari tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Sriwedari dan masuk dalam rencana kompleks Masjid Taman Sriwedari. Sejarawan Solo, Heri Priyatmoko, menilai tindakan tersebut kian menunjukkan Pemkot Solo memang abai terhadap ruang srawung warga.
Bangunan yang identik dengan Taman Sriwedari tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Sriwedari dan masuk dalam rencana kompleks Masjid Taman Sriwedari. Sejarawan Solo, Heri Priyatmoko, menilai tindakan tersebut kian menunjukkan Pemkot Solo memang abai terhadap ruang srawung warga.
Ia mengatakan harmoni sosial yang sejati tidak dibangun di mal atau tempat ibadah, melainkan di ruang publik yang tak memperkarakan agama, ekonomi, dan etnis. Menurutnya, joglo tersebut sudah puluhan tahun mampu menampung harmoni tanpa sekat sosial. Bahkan, tukang becak dan buruh pabrik tak canggung berbaur dengan kelas yang lebih tinggi.
“Mereka enjoy menikmati latihan tari, keroncong, hingga sekadar main catur. Pandangan elok ini bakal raib gara-gara keputusan Pemkot yang terlalu memaksakan kehendak dan mengorbankan sisi yang lebih manusiawi,” terangnya saat dihubungi Solopos.com, Senin (19/2/2018).
“Kita terengah-engah kalah mengikuti kemajuan kota yang dipacu dengan mengabaikan slogan Jokowi ‘Solo Sekarang adalah Solo Tempo Dulu.’ Ada baiknya saat Presiden pulang diminta menilai sejauh mana spirit itu kini melenceng,” kata dia.
Ia menyebut tindakan merobohkan joglo sebagai aksi yang menyimpang dari spirit kebudayaan. Ia mencurigai aksi tersebut diam-diam dimaksudkan menghapus memori kolektif masyarakat tentang Kebon Raja atau Taman Sriwedari.
Heru mendorong adanya gerakan sosial dari berbagai kelompok komunitas untuk mengingatkan. Meski hanya bangunan kecil, joglo itu mampu melahirkan dan menyelamatkan berbagai komunitas seperti komunitas keroncong, komunitas tari, dan lainnya.
“Masyarakat ibarat punakawan yang berani menyemprit bila majikannya berbuat menyimpang dan mengecewakan masyarakat luas,” kata dia.
Meski Pemkot berdalih area joglo akan menjadi taman, tetapi ia mempertanyakan apakah masyarakat pantas menari, latihan break dance, balet, atau sekadar bermain catur di halaman masjid. Hilangnya joglo akan mereduksi kesempatan berinteraksi sosial masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Soeracarta Heritage Society, Yunanto Sutyastomo, mempermasalahkan alih fungsi joglo untuk perluasan masjid. Ia berpendapat seharusnya Pemkot Solo memikirkan aktivitas kesenian di Joglo Sriwedari.
“Itu yang pertama harus dipikirkan. Seperti keroncong yang setiap Jumat dan Minggu pentas atau latihan di joglo, mereka mau dipindah ke mana?” kata dia, Senin.
Lebih lanjut, dia mengatakan kalau memang nantinya joglo menjadi area masjid juga, itu berarti masjid yang dominan di sana. Padahal, posisi joglo berada di tengah Taman Sriwedari. “Kalau masjid yang dominan, berarti Sriwedari semakin kehilangan ruh sebagai ruang publik,” kata dia.