SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Mutasi akan dilaksanakan di lingkungan Pemkot Solo.
Solopos.com, SOLO — Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo siap-siap masuk gerbong mutasi tahap pertama 2018 yang akan dilaksanakan akhir bulan Februari 2018.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo mencatat setidaknya terdapat 92 ASN pensiun pada periode April, Mei dan Juni mendatang. Perinciannya tiga ASN merupakan golongan IVC ke atas, serta 89 ASN golongan IVB ke bawah.
Kepala BKPPD Solo Rakhmat Sutomo mengatakan mutasi tahap pertama akan dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi ASN yang pensiun sejak tahun lalu hingga akhir bulan ini. Berdasarkan data selama Januari, jumlah ASN pejabat eselon III dan IV Pemkot memasuki masa purnatugas atau pensiun tercatat ada 32 orang.
“Jadi mutasi kemungkinan akan kita laksanakan akhir bulan ini. Karena ada beberapa lurah dan kabid (kepala bidang) yang posisinya kosong,” katanya ketika dijumpai wartawan di sela-sela penyerahan Surat Keputusan (SK) Pensiun ASN di Hotel Sahid Jaya, Selasa (13/2/2018).
Jumlah kekosongan ASN bertambah 92 orang terhitung mulai 1 April, 1 Mei dan 1 Juni mendatang. Dengan kondisi ini, Pemkot perlu menggelar mutasi tahap II untuk mengisi kekosongan kursi tersebut. Namun demikian, Rakhmat belum bisa memastikan kapan mutasi tahap II akan dilaksanakan.
SK pensiun bagi 92 ASN tersebut telah diserahkan Pemkot kepada yang bersangkutan. Dengan rincian 28 orang pensiun terhitung mulai 1 April, 29 orang pensiun mulai 1 Mei, dan 35 orang pensiun mulai 1 Juni.
Sebelumnya Pemkot mengajukan usulan pensiun bagi ASN tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk golongan IVC ke atas, serta 89 ASN golongan IVB ke bawah ke Kantor Wilayah Regional I Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yogyakarta.
“Mereka terdiri dari kepala dinas, administrator, kabid, dan staf di berbagai OPD [Organisasi Perangkat Daerah],” terangnya.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menilai kebijakan moratorium calon ASN oleh pemerintah pusat merugikan pemerintah daerah. “Pusat tidak tahu kondisi di daerah, mestinya tidak dipukul rata,” katanya.
Terkait kuota penerimaan CASN 2018, Pemkot sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Kemenpan dan RB. Pemkot sebelumnya mengajukan 609 kuota penerimaan CASN Kemenpan dan RB. Pengajuan dilakukan lantaran Pemkot krisis ASN.
Merujuk data, Pemkot masih kekurangan 2.000-an ASN. Data tersebut dianalisis berdasarkan beban kerja ASN di masing-masing bidang.