SOLOPOS.COM - Sejumlah siswa SD setempat melintas di depan Kantor Kelurahan Gawanan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jumat (21/4/2017). (Iskandar/JIBI/Solopos)
Pemkab Karanganyar naikkan tunjangan jabatan perangkat desa.
Solopos.com, KARANGANYAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menaikkan tunjangan jabatan perangkat desa (Perdes) mulai tahun 2018. Melalui kenaikan tunjangan tersebut, seluruh Perdes di Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.
Kenaikan tunjangan Perdes ini disesuaikan dengan jabatan di masing-masing desa. Kenaikan tunjangan jabatan seorang kepala desa (Kades) senilai Rp300.000 per bulan. Kenaikan tunjangan sekretaris desa (Sekdes) senilai Rp270.000 per bulan. Kenaikan tunjangan kepala dusun (Kadus) senilai Rp255.000 per bulan, dan kenaikan tunjangan perdes lainnya senilai Rp210.000. (baca: KEPEGAWAIAN KARANGANYAR : Seleksi Perdes Lancar, Warga Plosorejo Ingatkan Jauhi Pungli Lewat Spanduk)
Kenaikan tunjangan itu akan dibayarkan ke seluruh Perdes mulai Februari 2018. Selain memeroleh kenaikan tunjangan jabatan, Perdes juga mendapatkan jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
“Tunjangan jabatan memang diperoleh per Januari 2018. Tapi, kami belum menerimanya. Mungkin, akan dirapel Februari mendatang. Tunjangan jabatan ini diperlukan karena penghasilan tetap Perdes di Karanganyar itu di bawah Upah Minimum Kabupetan [UMK]. Siltap kades di Karanganyar itu senilai Rp2,5 juta. Sedangkan, perdes rata-rata Rp1,5 juta,” kata seorang pamong desa di Karanganyar yang enggan disebutkan namanya, kepada Solopos.com, Senin (29/1/2018).
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa (Pemdes) Setda Karanganyar, Timotius Suryadi, mengatakan sumber dana kenaikan tunjangan jabatan Perdes itu dimasukkan ke dalam APBDesa. Peningkatan tunjangan jabatan perdes semata-mata meningkatkan kesejahteraan pamong desa di Bumi Intanpari.
“Ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Semuanya sudah direncanakan jauh-jauh hari,” katanya.
Timotius Suryadi mengakui beban kerja yang ditanggung setiap pamong desa di Karanganyar cukup berat. Tak jarang, setiap Perdes harus tombok saat melayani masyarakat. Peningkatan kesejahteraan pamong desa ini sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dari desa. Salah satunya meningkatkan pemberdayaan pamong desa.
“Kalau dulu pamong desa itu menjadi ujung tombok, saat ini diharapkan benar-benar menjadi ujung tombak. Kesejahteraan pamong desa secara bertahap terus mengalami peningkatan. Semoga, dengan cara seperti ini, pamong desa di Karanganyar dapat bekerja secara profesional,” jelasnya.