News
Jumat, 26 Januari 2018 - 17:30 WIB

PILKADA 2018 : Gerindra Tolak Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Jabar & Sumut

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Kapolda Jateng, Irjen Pol. Condro Kirono (kiri) bersama Asops Polri, Irjen M. Iriawan (dua dari kiri) dan Kapolda DIY, Brigjen Pol. Ahmad Dofiri (dua dari kanan), saat menggelar jumpa pers terkait pengamanan terhadap rencana aksi solidaritas Muslim Rohingya di Candi Borobudur, di Kantor Ditlantas Polda Jateng, Semarang, Selasa (5/9/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)

Gerindra menolak penunjukan jenderal Polri menjadi plt. gubernur di Jabar dan Sumut selama Pilkada 2018.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menolak rencana perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur setelah Kemendagri berencana menunjuk mereka di Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Utara

Advertisement

“Justru itu kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan. Kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana [Jabar dan Sumut] bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan karena nanti masyarakat punya persepsi yang beda,” kata Riza, Jumat (26/1/2018).

Menurutnya, Pilkada 2018 harus berjalan netral dan independen. Karena itu, katanya, TNI-Polri juga harus netral dan tidak boleh ikut main dalam politik. Apalagi Plt Gubernur bisa dijalankan eselon I yang ada di pemerintahan, bukan dari unsur TNI-Polri.

“Itu berbahaya malah. Apalgi di Sumut ada calon dari militernya. Nanti yang militer protes kenapa harus polisi. Itu juga jadi masalah. Saran saya lebih baik tidak ambil polisi maupun militer, namun dari PNS lainnya,” katanya.

Advertisement

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mempertanyakan kebijakan Tjahjo menunjuk dua jenderal Polri menjabat sebagai pejabat gubernur selama Pilkada 2018 berlangsung.

“Saya pikir ini adalah satu kebijakan yang patut untuk dipertanyakan ya. Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah itu dan tidak ada satu potensi conflic of interest,” kata politkus Gerindra itu.

Penunjukan tersebut, ujarnya, bisa menimbulkan berbagai keraguan di masyarakat untuk pilkada yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. “Harusnya itu direvisi saja karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru,” kata Waketum Partai Gerindra itu.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif