SOLOPOS.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Bupati Kudus Musthofa dan sejumlah tamu undangan melakukan panen raya di Desa Berugenjang, Undaan, Kudus, Jateng, Selasa (23/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Pertanian padi Jateng yang memasuki masa panen raya ditinjau langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (23/1/2018).
Semarangpos.com, KUDUS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (23/1/2018), meninjau langsung panen raya padi di Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di tengah riuhnya polemik rencana pemerintah mengimpor beras, Mentan dalam kunjungan kerja itu menegaskan pemerintah berkomitmen menghindarkan petani tanaman padi dari kemungkinan mengalami kerugian.
Komitmen pemerintah untuk tidak menyengsarakan petani itu, kata dia, adalah dengan menjaga harga jual gabah atau beras petani tidak sampai di bawah harga pokok pembelian (HPP). “Saat ini, harga jual gabah mulai turun dan saat panen raya tentunya akan kembali turun,” ujarnya ditemui di sela-sela panen tanaman padi di Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Selasa.
Demi mencegah harga jual gabah terus turun, kata dia, pemerintah bersama Perum Bulog akan berupaya mencegahnya, setidaknya tidak sampai di bawah HPP. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, petani diusahakan jangan sampai merugi.
Oleh karena itu, lanjut dia, dirinya bersama jajaran berkeliling ke sejumlah daerah, mulai dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga rencananya Kalimantan. Hasil kunjungan ke Kabupaten Demak serta Kudus, lanjut dia, hasil panen tanaman padi petani ternyata sangat luar biasa.
“Kami mendorong, hasil panen padi petani tersebut untuk masuk ke Perum Bulog sebagai stok,” katanya. Bahkan, sambung dia, untuk wilayah Jateng luas areal panen dalam satu bulan mencapai 300.000 ha dengan hasil sekitar 1,4 juta ton gabah atau setara 900.000 ton beras.
Sementara kebutuhan beras di Jateng, kata Amran, hanya 260.000 ton per bulannya, sehingga Jateng mengalami surplus beras yang cukup besar, sehingga bisa didorong untuk diserap Bulog. Sesuai keinginan Presiden Jokowi, imbuh dia, petani dalam program mendatang tidak lagi menjual gabah, melainkan dalam bentuk beras.
Untuk itu, lanjut dia, sedang direncanakan koperasi diubah menjadi korporasi, sedangkan regulasinya juga diperbaiki. “Cita-cita pemerintah, mengupayakan agar petani mendapatkan keuntungan, demikian halnya pedagang dan konsumen juga tetap tersenyum dengan harga jual beras yang berlaku nantinya,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong tingkat produksi beras, kata dia, pemerintah pusat juga sudah membantu petani melalui pemberian bantuan alat mesin pertanian. Bantuan alat mesin pertanian tersebut, lanjut dia, mengalami lonjakan hingga ribuan persen, dibandingkan periode sebelum pemerintahan sekarang.
Sesuai dengan Inpres No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah yang merupakan inpres terakhir soal HPP gabah dan beras, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan senilai Rp3.700/kg, sedangkan untuk gabah kering panen senilai Rp4.600/kg dan beras sebesar Rp7.300/kg. Sementara harga jual GKP saat ini berkisar Rp5.000/kg hingga Rp5.600/kg.
Bupati Kudus Musthofa saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap pemerintah tidak melakukan impor beras, karena hasil produksi tanaman padi di Kabupaten Kudus mengalami surplus. Petani yang mendapatkan kesempatan beraudiensi juga meminta pemerintah pusat agar tidak melakukan impor beras, karena beras impor dikhawatirkan menekan harga jual beras petani di pasaran sehingga nilainya semakin turun.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya