JIBIPhoto
Bitcoin, mata uang virtual di Amerika Serikat (Sbnation.com)

BI Tegaskan Bitcoin “Tak Laku” di Indonesia

Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa virtual currency seperti Bitcoin tidak bisa dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA – Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital (virtual currency), termasuk Bitcoin, dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, Sabtu (13/1/2018), menjelaskan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otyoritas yang bertanggung jawab,” ujar dia di Jakarta, dikutip dari Antara.

Selain itu, kata Agusman, transaksi mata uang digital juga tidak terdapat administrator resmi, tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital serta memiliki nilai perdagangan yang sangat fluktuatif.

Oleh karena itu pula, pembayaran dengan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital,” ujarnya.

Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang digital, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

lowongan pekerjaan
PKG 39, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Komentar

Menarik Lainnya

JIBIPhoto

DPD RI dan BI DIY Bahas Upaya Menggenjot Perekonomian DIY

JIBIPhoto

Sepanjang Desember 2017, Kebutuhan Uang DIY Rp1,6 Triliun

JIBIPhoto

Perekonomian DIY 2018 Dinilai Prospektif

JIBIPhoto

Akhir Tahun, Kebutuhan Uang Tunai DIY Diperkirakan Capai Rp3,2 Triliun

JIBIPhoto

2 Perusahaan di Solo dan Sragen Ini Terindikasi Investasi Bodong

JIBIPhoto

PREDIKSI 2018
Tahun Politik Dukung Pertumbuhan Ekonomi

JIBIPhoto

Inflasi dan Stabilitas Sistem Keuangan DIY Terjaga