SOLOPOS.COM - Juliyatmono dan Rober Christanto naik sepeda onthel saat akan mendaftarkan diri ke KPU Karanganyar, Rabu (10/1/2018). (Istimewa/Timses Juliyatmono-Rober Christanto)
Pengamat politik asal UNS Solo menilai saat ini Pilkada Karanganyar 2018 sudah selesai dan pemenangnya diketahui.
Solopos.com, KARANGANYAR — Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar 2018 sudah rampung. Pemenangnya siapa sudah bisa ditebak.
Pilkada Karanganyar 2018 terancam diikuti satu pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yakni Juliyatmono-Rober Christanto yang diusung koalisi delapan partai politik (parpol). Dengan kondisi seperti itu, pilkada akan sangat menguntungkan pasangan calon tersebut.
“Secara nalar politik, pasangan calon tunggal sulit dikalahkan. Apalagi, koalisinya benar-benar gemuk. Makanya, pasangan calon tunggal di Karanganyar dipastikan sudah memenangi pilkada. Saya menilai pilkada di Karanganyar sudah selesai saat ini. Gabungan koalisi yang terstruktur itu sulit ditandingi kotak kosong yang tidak teroganisasi dengan baik. Pilkada itu kan sebuah kompetisi yang menawarkan ide dan gagasan. Kalau hanya satu, itu seperti referendum,” kata Agus Riewanto, kepada Solopos.com, Rabu (10/1/2018).
Baca:
Poros Baru Gagal Terbentuk, Juliyatmono-Rober Christanto Terancam Melawan Kotak Kosong
Hari Ini Mendaftar ke KPU Karanganyar, Yuli-Rober Diantar 1.000 Pendukung
Agus Riewanto mengatakan munculnya pasangan calon tunggal tunggal menunjukkan tiga hal. Ketiga hal itu, yakni parpol tak ingin berkeringat saat mendulang suara dari pemilih, tidak adanya tokoh alternatif yang muncul ke permukaan, serta gagalnya pengaderan yang dilakukan masing-masing parpol.
“Munculnya pasangan calon tunggal ini membuktikan seluruh parpol di Karanganyar gagal melakukan pengaderan. Itu termasuk PDIP dan Partai Golkar yang mengusung Juliyatmono-Rober Christanto. Pasangan calon tunggal dengan oversized coalition dapat menghasilkan pemerintahan yang otoriter karena banyaknya dukungan. Sistem monolitik tidak memberikan pendidikan politik yang sehat ke masyarakat. Di samping itu, masyarakat dianggap sebagai konstituen yang pasif karena hegemoni parpol berkuasa,” katanya.