SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Solopos/Dok.)
Puluhan ribu warga Kota Jogja masih miskin.
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Kota Jogja menetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu melalui program kartu menuju sejahtera (KMS) tahun ini. Sejumlah wilayah di Jogja menjadi kantong kemiskinan.
Pelaksana Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Bejo Suwarno, seusai rapat bersama Komisi D DPRD Kota Jogja, Selasa (9/1/2018) menyatakan jumlah penerima KMS tahun ini terbanyak di Kecamatan Mergangsan 2.137 keluarga atau 6.801 jiwa, disusul Umbulharjo 1.917 keluarga atau 6.243 jiwa serta di Tegalrejo 1.711 keluarga (5.477 jiwa).
Kemudian paling sedikit ada di Kecamatan Pakualaman 475 keluarga (1.575 jiwa) dan Kecamatan Ngampilan 508 keluarga (1.561 jiwa).
Kemudian paling sedikit ada di Kecamatan Pakualaman 475 keluarga (1.575 jiwa) dan Kecamatan Ngampilan 508 keluarga (1.561 jiwa).
Bejo mengatakan pendataan warga penerima KMS tahun ini masih menggunakan parameter lama yang ditetapkan oleh Wali Kota Jogja. Parameter yang dimaksud adalah Keputusan Wali Kota Jogja No. 325/KEP/2016 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Jogja.
Terdapat tujuh aspek dan 17 parameter yang dinilai mulai dari pendapatan dibawah Rp400.000, papan atau tempat tinggal rata-rata tiap anggota keluarga kurang dari lima meter dan bahan dinding rumah bukan tembok.
Dari aspek pendidikan, kepala keluarga maksimal lulusan SMP dan memiliki tanggungan anggota keluarga yang masih sekolah.
Lebih lanjut Bejo berujar, pemegang KMS dibagi dalam tiga kategori, yakni miskin, fakir miskin, dan rentan miskin. Pihak tahun ini berencana menambah satu katagori lagi, yakni warga yang sudah mampu namun masih perlu bantuan misalnya soal pekerjaan. Namun tambahan kategori tersebut masih dibahas bersama Dewan.
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan selama ini intervensi pemerintah terhadap warga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat pemegang KMS tidak ada sehingga warga yang dianggap sudah mampu rentan kembali lagi menjadi miskin.
Atas dasar itu, pihaknya berharap kelompok yang lepas dari bantuan pemerintah nantinya bisa memotivasi dirinya sendiri dan masyarakat agar lebih baik. “Harapannya yang lepas dari kemiskinan bisa terus naik kelas, tidak lagi jatuh miskin,” kata Heroe. Maka, ia melanjutkan perlu ada intervensi dalam bentuk program lainnya.
Baca juga : Masih Ada 55.094 Warga Miskin di Kota Jogja
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Budi Utomo menilai selama ini KMS hanya dimanfaatkan untuk mengakses kesehatan, pendidikan, dan santunan kematian. Ia belum melihat ada intervensi program lain untuk para pemegang KMS sehingga jumlah pemegang KMS selalu banyak karena intervensi pemerintah yang terbatas.
Dwi Budi berharap data KMS menjadi pijakan bagi sejumlah instansi lain untuk membantu pengentasan kemiskinan. Padahal, kata dia, penanggulangan kemiskinan kemiskinan hanya melalui pendidikan dan kesehatan, melainkan ada penguatan mental warga miskin, dan pelayanan jaminan ketersediaan pangan.
“Perlu ada intervensi program semua instansi agar warga miskin tidak hanya mendapat KMS setiap tahun,” ujar Budi. Ia berharap data KMS juga menjadi rujukan intervensi Pemerintah Pusat dalan menyalurkan program pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi istilah bantuan salah sasaran.