SOLOPOS.COM - Calon Bupati Kulonprogo nomor urut dua, Hasto Wardoyo menunjukkan tinta pada jari kelingkingnya usai menggunakan hak pilih di TPS 13 Klepu, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Rabu (15/2/2017). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mulai disebut-sebut masuk ke dalam daftar nama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), yang akan diusulkan maju dalam gelaran Pemilihan Gubernur Jawa Timur
Harianjogja.com, KULONPROGO-Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mulai disebut-sebut masuk ke dalam daftar nama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), yang akan diusulkan maju dalam gelaran Pemilihan Gubernur Jawa Timur, untuk mendampingi Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).
Kendati demikian ia menyatakan belum mengetahui kabar tersebut dan merasa tidak yakin akan ditunjuk oleh partai untuk maju ke Pilgub Jawa Timur. Ketidakpercayaan diri itu muncul karena ia merasa tidak memiliki modal yang cukup untuk membantu Gus Ipul memenangkan Pilgub.
Selain itu, ia menilai bahwa Jawa Timur memiliki komunitas dan adat-istiadat yang berbeda dengan Kulonprogo. Terlebih lagi dirinya bukan berasal dari Jawa Timur, sehingga diperkirakan ia tidak memiliki basis dukungan untuk memenangkan dirinya dalam Pilgub.
“Masih ada banyak sosok lain yang secara sosial punya banyak pendukung dan kondang di Jawa Timur,” terangnya, Selasa (9/1/2018).
Hasto menambahkan, dirinya saat ini memilih fokus untuk berkarya di Kulonprogo. Kalaupun partainya memintanya untuk maju, ia akan mengambil jalur diskusi terlebih dahulu, serta membutukan pendekatan ilmiah.
“Bukan semata waton pokoke,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI P Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Praswanto juga menyatakan bahwa dirinya masih belum mendengar kabar mengenai keinginan partai untuk memasukkan Hasto Wardoyo menjadi kandidat pendamping Gus Ipul dalam Pilgub Jawa Timur.
Hanya saja menurut dia, apabila ada kader PDI P yang diminta maju oleh partai dalam Pilgub, maka mereka harus siap.
“Tentunya kader-kader terbaik yang dimiliki partai. Toh DPD juga tidak diminta komentar atau pertimbangan,” terangnya.