SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua dari kiri) dan Ketua Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mutabarah al-Nahdliyyah (Jatman) Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (kanan) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
Elektabilitas Jokowi menuju Pilpres 2017 diduga terhambat politik isu SARA.
Solopos.com, JAKARTA — Peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali bertarung di Pilpres 2019 kian aman setelah parpol-parpol pendukung pemerintah memastikan dukungan. Namun, Jokowi dinilai masih punya tantangan besar menghadapi Pilpres, yakni lambannya pertumbuhan elektabilitas yang ditengarai disebabkan politik isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Padahal, seharusnya elektabilitas Jokowi meningkat seiring tingkat kepuasan yang tinggi. Apalagi, saat ini Jokowi mengantongi dukungan empat partai, yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Nasdem.
“Kalau dilihat dari dukungan yang sebetulnya sudah fix, rasanya kenaikan ini agak lambat. Konsolidasi politik sudah dilakukan, tidak ada gangguan yang signifikan,” ujar pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (26/12/2017), dilansir Suara.com.
Ray menuturkan belum naiknya elektabilitas Jokowi bukan dikarenakan permasalahan teknis melainkan permasalahan non teknis. Pasalnya kata Ray, pelaksanaan Pilkada secara teknis tidak ada terdapat hambatan.
“Pelaksanaan pilkadanya, teknis tidak ada hambatan serius. Daftar Pemilih Tetap yang kerap bermasalah sekarang sudah tertangani. Jelang pelaksanaan Pilkada secara umum tidak ada tantangan secara teknis. Soal surat suara, percetakan suara dan lain-lain, itu bisa terjadi karena sistem sudah bekerja tidak ada permasalahan teknis. Tapi tantangan non tekniknya yang akan kencang,” kata dia.
Ia pun membeberkan faktor lambatnya elektabilitas Jokowi. Pertama yakni adanya praktik politik uang di dalam pelaksanan Pilkada. Kedua, imbas politik isu SARA. “Dugaan saya karena masih terkena imbas dari yang kita sebut dengan politik isu SARA,” ucap Ray.
Dugaan serupa juga pernah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi, Oktober lalu. Jokowi masih dihadapkan pada isu-isu lama terkait sentimen etnis dan agama. Isu-isu tersebut dan isu kebangkitan PKI dinilai masih menjadi hambatan serius, meski hanya sedikit orang yang percaya. Baca juga: Elektabilitas Prabowo Naik Padahal Belum Kerja, Begini Jika Lawan Jokowi.
“Umumnya publik tidak percaya Jokowi anti-Islam, memusuhi ulama, melindungi komunis (PKI) atau terkait dengan kebangkitan komunisme, keturunan China/Tionghoa atau lebih memihak kelompok China/Tionghoa,” tulis Indikator.