JIBIPhoto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)

Jelang Pilpres 2019, Konflik Politik Bisa Membesar Seperti 2014

Konflik politik berpotensi membesar menjelang Pilpres 2019, seperti yang terjadi pada 2014.

Solopos.com, JAKARTA — Dalam dua tahun ke depan, Indonesia dihadapkan pada tahun politik yang dinilai akan menyajikan kembali dua kekuatan politik besar seperti Pilpres 2014. Potensi konflik politik pun diperkirakan akan kembali membesar.

Pengamat politik dari Esposit Strategic Arif Susanto mengatakan peluang konflik akan membesar jika elite politik tidak puas dengan power sharing. Hal itu bahkan menurutnya sudah mewarnai dinamika politik Tanah Air dalam kurun 3 tahun terakhir.

“Yang terjadi tiga tahun terakhir adalah ketidakpuasan elite atas power sharing. Kita juga lihat Prabowo yang disebut sebagai pesaing Joko Widodo terus menerus memainkan politik yang tidak cukup elegan, begitu juga dengan SBY karena mereka tidak puas dengan power sharing,” ujarnya, Selasa (26/12/2017).

Di sisi lain, kata dia, power sharing mengakibatkan kualitas demokrasi menjadi buruk. Oleh karena itu, Pilpres 2019 adalah momentum membuat demokrasi di Indonesia terkonsolidasi atau kembali seperti sebelumnya. “Elite politik yang punya kekuasaan untuk menjawab ini,” ujarnya.

Dia pun konflik politik bisa membesar jika tidak ada kepuasan dalam pembangunan khususnya ekonomi. Ekonomi memang dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil, tapi dinilai ada kesenjangan besar.

Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan distribusi yang merata. Secara umum, pembangunan infrastruktur baru terlihat dampaknya pada level menengah hingga jangka panjang. Konflik pun bisa membesar jika pemerintah dianggap gagal dalam penegakan hukum, HAM, dan wacana antikorupsi.

Selain itu, kondisi tersebut bisa menjadi lebih buruk jika tidak ada institusi sosial di luar politik yang mampu memodernisasi politik. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa menumbuhkan ekonomi melampaui tatanan moderat dan mendistribusikannya secara merata. Hal itu harus dibarengi pula dengan pencegahan politisasi birokrasi.

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Komentar

Menarik Lainnya

JIBIPhoto

PILPRES 2017
Elektabilitas Jokowi Masih Terhambat Politik Isu SARA

JIBIPhoto

PILPRES 2019
Dukung Jokowi, PPP Ingin Cawapres Santri

JIBIPhoto

Airlangga Hartarto Diprediksi Aman di Kabinet, Ini Risikonya Jika Direshuffle

JIBIPhoto

Di Depan Kader Hanura, Jokowi Tanyakan Nurani

JIBIPhoto

Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Hanura Minta Kadernya Tak Korupsi

JIBIPhoto

PILPRES 2019
Tinggalkan Ridwan Kamil, Golkar Tetap Dukung Jokowi

JIBIPhoto

EKONOMI INDONESIA
Pengusaha Selalu "Wait & See", Jokowi: Mau Sampai Kapan?