SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pemerintah Myanmar melarang aktivis HAM PBB masuk ke Rohingya.
Solopos.com, SOLO – Konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, tak kunjung usai. Konflik berkepanjangan itu membuat etnis Rohingya menjadi korban dan terusir dari kampung halaman mereka. Janji pemerintah Myanmar menjemput para pengungsi Rohingya yang menetap di Bangladesh juga tak kunjung terlaksana.
Baru-baru ini, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yanghee Lee, dilarang berkunjung ke Myanmar. Larangan itu muncul lantaran dia dianggap berat sebelah kepada kaum Rohingya. “Pemerintah Myanmar melarang Yanghee Lee masuk karena dinilai tidak objektif saat menjalankan tugas,” demikian pernyataan pemerintah Myanmar seperti dilansir ABC News, Kamis (21/12/2017).
Larangan itu membuat Yanghee Lee makin curiga dengan situasi di Rakhine. Dia menduga ada sesuatu yang tidak beres di Myanmar. “Pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di sana. Mungkin ada tekanan dari militer atau pihak berwenang,” kata Yanghee Lee.
Yanghee Lee merasa negara pemilik hak veto di PBB seperti Amerika Serikat dan Tiongkok harus mengambil tindakan untuk melindungi hak asasi manusia. “Anggota pemegang hak veto dari PBB harus melakukan tindakan untuk melindungi hak warga Rohingya. Mereka harus meyakinkan Tiongkok untuk memberikan persetujuan,” sambung dia.
Sebenarnya, Yanghee Lee telah berkunjung ke Myanmar pada Juli 2017 lalu. Saat itu, dia merasa curiga ada yang tidak wajar dengan kehidupan masyarakat Rohingya. Tapi, saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecurigaannya terbukti saat terjadi konflik di Rakhine Agustus 2017. Konflik tersebut membuat warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga demi mendapat perlindungan.
Keputusan yang diambil pemerintah Myanmar terkait dirinya mebuat Yanghee Lee sedih. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil. “Saya sangat sedih dilarang masuk ke Myanmar. Banyak pihak yang berharap Myanmar bisa menjadi negara yang demokratis. Saya berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Sebab, keputusan ini jelas sangat memalukan,” tegasnya seperti dilansir BBC.
Menteri Dalam Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, menegaskan Yanghee Lee sangat berbahaya, karena laporannya dianggap bias. “Pemerintah Myanmar akan terus bekerja sama dengan PBB, tetapi kami tidak menginginkan kehadirannya (Yanghee Lee) secara pribadi,” tutur Ting Maung Swe.