SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)
Bantuan stimulan BUM desa Klaten senilai Rp15 miliar batal disalurkan.
Solopos.com, KLATEN — Rencana perguliran bantuan stimulan untuk 150 badan usaha milik (BUM) desa di Klaten batal disalurkan pada 2017. Pada 2018, bantuan tetap digulirkan namun sasaran BUM desa penerima bantuan berkurang menjadi hanya 20 BUM desa.
Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Muh. Mujab, mengatakan penyebab bantuan tak digulirkan lantaran belum ada dasar hukum yang mengatur penyaluran bantuan tersebut. Selain itu, jumlah desa yang mengajukan proposal untuk pencarian bantuan tersebut tak sesuai harapan.
“Ada data 150 BUM desa namun ternyata belum semua desa mengumpulkan proposal sehingga belum ada yang diverifikasi. Kami meminta petunjuk dari pemangku kebijakan dan akhirnya tidak dicairkan tahun ini,” kata Mujab saat dihubungi Solopos.com, pekan lalu. (Baca: Ada Bantuan Rp100 Miliar, Desa di Klaten Ramai-Ramai Bentuk BUM)
Mujab menjelaskan pada 2018 rencana pemberian bantuan stimulan untuk BUM desa kembali dianggarkan dengan nominal bantuan yang sama yakni Rp100 juta/BUM desa melalui APBD. Namun, jumlah BUM desa yang menerima bantuan menurun ketimbang rencana 2017.
“Menurun menjadi 20 desa tetapi nilai bantuannya tetap sama Rp100 juta. Desa yang sudah mengajukan proposal nanti tetap diverifikasi dan diberi bantuan pada 2018,” katanya.
Di Klaten saat ini ada 170-an BUM desa. Sekitar 100 BUM desa dibentuk pada 2017. Pemberian bantuan stimulan untuk BUM desa digulirkan tahun ini untuk mendorong desa-desa mengembangkan unit usaha melalui masing-masing BUM desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Klaten, Sunarto, mengatakan belakangan ini desa mulai berinisiatif menggali potensi di masing-masing wilayah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu cara peningkatan pendapatan desa melalui pembentukan BUM desa. (Baca: Akhir Tahun, Seluruh Desa di Trucuk Ditargetkan Punya BUM)
Sayangnya dana stimulan dari Pemkab tidak bisa cair karena OPD terlambat memverifikasi dan membuat standard operating procedure (SOP) pencairan sehingga anggaran Rp15 miliar untuk 150 BUM desa tahun ini sia-sia.
“Ya semestinya sejak perencanaan atau sebelum APBD itu ditetapkan sudah dilakukan verifikasi dan SOP dibuat,” ungkap saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (17/12/2017).