SOLOPOS.COM - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menunjukkan syal bergambar bendera Palestina dan Indonesia dalam acara Bali Democracy Forum Ke- 10 di ICE Serpong, Banten, Kamis (7/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Iqbal)
Pemerintah Indonesia menegaskan berada di belakang Palestina menghadapi aksi Donald Trump mengakui Yerusalem jadi Ibu Kota Palestina.
Solopos.com, TANGERANG — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Indonesia berada di belakang Palestina terkait klaim Amerika Serikat (AS) perihal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Dia menilai pernyataan Presiden AS Donald Trump tersebut melanggar resolusi PBB bahwa klaim atas Yerusalem. Keputusan tersebut seharusnya dibicarakan antara Palestina dengan Israel.
“[Indonesia] Di belakang Palestina tentu, dan juga ini melanggar keputusan PBB yang menyatakan bahwa Yerusalem harus dibicarakan antara Palestina dengan Israel, tidak bisa sepihak. AS menyarankannya sepihak,” kata JK seusai membuka Bali Democracy Forum di Tangerang, Kamis (7/12/2017).
Wapres mengatakan bahwa pemerintah akan mengkonsolidasikan kelanjutan klaim sepihak AS tersebut melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
“Tentu upaya bersama dan apakah itu lewat OKI atau lewat PBB, tapi stand point-nya Indonesia, sejak diumumkan itu, sebelumnya berada di pihak Palestina,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Rabu (6/12/2017) pukul 13.00 waktu setempat. Rencananya, pengusaha properti itu akan segera memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tampak mengenakan syal bercorak negara Palestina. Retno mengatakan dirinya sengaja memakai syal tersebut sebagai bentuk dukungannya kepada Palestina.
“Saya berdiri di sini mengenakan syal Palestina untuk menunjukkan komitmen Indonesia bahwa kami mendukung Palestina dan hak-hak masyarakat Palestina,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras keputusan Trump tersebut. “Indonesia mengutuk pengakuan ini. Sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi,” ujarnya.