JIBIPhoto
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di Komisi III, DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)

Kecewa Ketua MK, Busyro Muqoddas Cabut Permohonan Uji Materi Hak Angket DPR

Busyro Muqoddas dkk mencabut permohonan uji materi hak angket DPR lantaran kecewa atas dugaan pelanggaran etik Ketua MK.

Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mencabut permohonan uji materi norma kewenangan hak angket DPR. Busyro kecewa dengan dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Perkara uji materi dengan nomor registrasi 47/PUU-XV/2017 itu resmi ditarik pada Kamis (7/12/2017) siang. Selain Busyro, pemohon gugatan lainnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Kami sebagai warga negara mengajukan uji materi dengan harapan akan ada putusan yang jernih, benar, dan adil. Tapi setelah masalah Ketua MK, kami kecewa sekali. Karena itu kami menarik permohonan,” ujar Busyro seusai menyerahkan surat penarikan di Jakarta, Kamis.

Masalah yang dimaksud Busyro adalah kabar adanya lobi politik Ketua MK kepada Komisi III DPR. Arief disebut-sebut akan dipilih kembali sebagai hakim lembaga penafsir konstitusi itu asalkan mementahkan permohonan uji materi kewenangan hak angket DPR.

Melalui hak angket, DPR telah membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran KPK. Namun, penyelidikan terhadap KPK ditolak lembaga antirasuah dan para pendukungnya karena hak angket tidak tepat ditujukan kepada lembaga independen non-pemerintah.

“Ketika DPR membentuk pansus, hemat kami dan para pakar yang memiliki kewarasan berpikir, itu sebagai serangan resmi lembaga negara terhadap KPK,” tambah Busyro.

Setelah munculnya pemberitaan tentang dirinya, Ketua MK Arief Hidayat langsung memberikan penjelasan kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan Arief bertemu dengan tiga anggota Dewan Etik pada Kamis (7/12/2017) pagi.

Arief, tambah Fajar, mengakui pertemuan dengan Komisi III DPR sebelum uji kepatutan dan kelayakan seleksi hakim MK. Pertemuan dilakukan ketika Komisi III DPR tengah menggelar rapat Program Legislasi Nasional 2018 di sebuah hotel di Jakarta.

“Bukan untuk lobi politik, tapi pencocokan jadwal. Prof Arief ada undangan ke Uzbekistan selama 10 hari sehingga jangan sampai sedang di luar negeri dipanggi untuk uji kepatutan dan kelayakan,” ujarnya.

Fajar menegaskan pertemuan dengan Komisi III DPR itu seizin Dewan Etik. Sebelum proses uji kepatutan dan kelayakan, MK telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk menginformasikan habisnya jabatan Arief per 1 April 2018.

“Jadi Prof Arief meminta izin kepada Dewan Etik seandainya nanti ada [agenda bertemu DPR] dalam rangka memilih kembali sebagai hakim MK,” ujar Fajar.

LOWONGAN PEKERJAAN
PURWACARAKA MUSIC STUDIO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Komentar

Menarik Lainnya

JIBIPhoto

Setelah Setya Novanto Mangkir, DPR Ungkit KPK Tolak Datangi Pansus Angket

JIBIPhoto

Diminta Panggil Paksa KPK, Begini Jawaban Kapolri di Depan DPR

JIBIPhoto

Cerita Pimpinan KPK, di Malaysia Tak Ada Usul Pembubaran Lembaga Antikorupsi

JIBIPhoto

Ditunggu Pansus Angket Sampai "Kiamat", KPK Tetap Ogah Datang

JIBIPhoto

Polri Rahasiakan Isi Pertemuan Tito dengan Fahri Hamzah & Pansus Angket

JIBIPhoto

Perpanjangan Kerja Pansus Angket KPK Dianggap Pemborosan

JIBIPhoto

Pansus Angket Tunggu Kedatangan KPK "Sampai Kiamat"