SOLOPOS.COM - Sejumlah peserta seleksi penerimaan perangkat desa dari Kecamatan Wonosegoro berbincang dengan perwakilan pejabat kecamatan setempat, Senin (13/11/2017). (Istimewa)
Peserta seleksi penerimaan perangkat desa Boyolali sudah meminta bantuan hukum untuk membongkar berbagai kejanggalan.
Solopos.com, BOYOLALI — Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) wilayah Soloraya siap memberikan bantuan hukum kepada peserta seleksi penerimaan perangkat desa di Boyolali. Peradi mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perwakilan peserta tes untuk mempelajari masalah tersebut.
“Iya benar. Kami memang telah dikontak perwakilan peserta tes perangkat desa di Boyolali. Intinya, Peradi diminta memberikan advokasi atas masalah itu,” ujar Ketua Peradi Solo, M. Badrus Zaman, kepada Solopos.com, Senin (13/11/2017). (Baca: Gelombang Aksi Protes Seleksi Perangkat Desa Boyolali Meluas ke Sejumlah Kecamatan)
Sebagai Ketua Peradi Solo, Badrus menyatakan siap mengawal kasus dugaan penyimpangan dalam seleksi penerimaan perangkat desa se-Boyolali. Menurutnya, Peradi harus memiliki komitmen mendampingi kasus-kasus hukum yang menyangkut kepentingan publik dan warga kurang mampu.
“Besok [Selasa, 14/11/2017] kami akan bertemu lagi perwakilan peserta tes rekrutmen yang merasa dicurangi. Kami akan pelajari lebih detail sebelum melangkah,” terangnya. (Baca: Hasil Seleksi Perangkat Desa Diprotes, Ini Tanggapan Dispermasdes Boyolali)
Sementara itu, peserta tes dari masing-masing kecamatan terus melakukan konsolidasi untuk menuntut keadilan. Mereka juga membenarkan telah menggandeng tim kuasa hukum untuk mendampingi kasus tersebut.
“Kami terus konsolidasi dengan masing-masing perwakilan peserta tes di kecamatan. Kami akan menyusun agenda demi menuntut tranparansi seleksi ini,” ujar Kades Tawangsari, Kecamatan Teras, Yayuk Supriyanti.
Kisruh penerimaan perangkat desa juga ditanggapi Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Boyolali, Pujiadi. Pujiadi menilai kisruh ini merupakan gerakan moral masyarakat akibat rasa kecewa yang memuncak atas pengisian perangkat desa yang disinyalir penuh rekayasa dan syarat kepentingan.
“Kisruh ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal jika wakil-wakil rakyat di DPRD tanggap atas persoalan ini,” ujarnya. (Baca: Hasil Seleksi Perangkat Desa Boyolali Bisa Digugat ke PTUN)
Pujiadi menilai kekecewaan masyarakat memuncak lantaran masyarakat mengalami kebuntuan komunikasi dengan wakil rakyatnya. Kisruh yang terjadi saat ini adalah bukti kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyatnya meredup.
“Karena aroma jual beli jabatan ini kan muncul sejak lama sehingga kekisruhan yang terjadi ini akibat buntunya komunikasi politik masyarakat dengan wakilnya,” terangnya.