SOLOPOS.COM - Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Ketum Partai Golkar Setya Novanto mendukung Densus Tipikor meskipun pemerintah belum satu suara.
Solopos.com, JAKARTA — Meski sejumlah pihak menolak rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri, namun Partai Golkar langsung mendukung. Ketua Umum Goljar Setya Novanto menyatakan mendukung penuh pembentukan densus baru itu.
“Tentu kita mendukung karena dengan densus ini akan ada kemudian kerja sama antara kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Tentu akan bekerja bersama-sama,” ujar Setnov, Kamis (19/10/2017).
Dia berpendapat bahwa keberadaan Densus Tipikor akan memperkuat Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi sampai ke daerah. Partai Golkar, ujarnya, telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pembentukan densus tersebut. Baca juga: Lolos Praperadilan, Dugaan Keterkaitan Setya Novanto Terus Terkuak.
“Kami harapkan densus ini memberi arti yang sangat positif. Karena kepolisian ini sudah berada di seluruh Indonesia berarti ini sama juga untuk bisa memberantas korupsi,” ujarnya. “Dengan kekuatan jaringan kepolisian di daerah maka peran densus akan semakin jelas.”
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan bahwa hingga kini pemerintah belum satu suara soal pembentukan Densus Tipikor.
Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Adapun Presiden Joko Widodo belum bersikap. Pembentukan Densus Tipikor ini akan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden.
Menurut Taufik, pernyataan Jusuf Kalla soal penolakannya terhadap pembentukan densus tersebut tak perlu dipermasalahkan. Dia menganggap penolakan tersebut bukan sikap resmi pemerintah, melainkan sikap pribadi Kalla.
“Jadi ini baru pendapat-pendapat pribadi yang saya pikir positif untuk pengayaan-pengayaan materi, enggak usah di-judgment mana yang benar, mana yang salah,” kata Taufik.
Dia menambahkan, saat ini DPR melalui Komisi III bersama Polri tengah mengkaji sejumlah opsi untuk pembentukan Densus Tipikor, mulai dari struktur organisasinya hingga anggaran.