SOLOPOS.COM - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017), yang diwarnai walkout 4 fraksi. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK dianggap sebagai pemborosan uang rakyat.
Solopos.com, JAKARTA — Perpanjangan kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya akan memboroskan anggaran negara, selain untuk sekadar menaikkan daya tawar DPR terhadap kinerja KPK.
Penilaian itu dikemukakan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, terkait putusan DPR memperpanjang masa kerja Pansus Hak Angket KPK. Menurutnya, sikap KPK yang menyatakan belum akan hadir di DPR sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan keabsahan Pansus menjadi persoalan tersendiri.
“Jelas pemborosan uang rakyat. Apalagi sikap tegas KPK takkan hadir sebelum adanya putusan MK,” ujar Sebastian kepada wartawan parlemen, Selasa (3/10/2017).
Sebastian justru mempertanyakan mengapa Pansus tetap ngotot menunggu kedatangan komisioner KPK yang tetap menolak menghadiri undangan Pansus KPK lantaran menunggu hasil putusan gugatan ke MK. Menurut catatan, alokasi anggaran Pansus KPK selama 60 hari kerja Rp3,1 miliar dan diperpanjang pada waktu sama atau menjadi setara total Rp6,2 miliar periode Juli-Desember 2017.
Alokasi angaran selama 60 hari kerja pertama (Juli-28 September 2017), menurut ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa, di antaranya terbesar untuk rapat-rapat sebesar Rp582,5 juta, konsumsi rapat seperti makan Rp29 juta, dan kudapan Rp13 juta.
“Kan menjadi tidak wajar jika pembiayaan dialokasikan sama tetapi hanya menunggu kehadiran KPK. Padahal, sekali lagi, KPK sudah tegas menolak hadir sampai ada hasil putusan gugatannya ke MK,” ujar Sebastian.