SOLOPOS.COM - Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Ikuti Lomba Yel (JIBI/Solopos/Dok)
Presiden Jokowi meminta alokasi anggaran gaji guru PAUD.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menggaji guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah masing-masing.
Instruksi itu disampaikan Jokowi saat menutup Pelatihan Akbar Guru PAUD se-DKI Jakarta di Gedung Jakarta Islamic Center, Rabu (20/9/2017).
“Dua pekan lalu saya sudah teken Perpres tentang Pendidikan Karakter. Ini [Perpres] diharapkan menjadi payung hukum dalam pendidikan karakter termasuk pengalokasikan dana bagi guru-guru PAUD, ada payung hukumnya,” kata Jokowi seperti dilansir Antara, Rabu.
Dalam acara yang dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Jokowi menyebutkan selama ini pendidikan karakter belum menjadi perhatian pemerintah. Perpres Pendidikan Karakter menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan karakter.
Terkait pengalokasian dana oleh daerah, Presiden Jokowi belum mengumpulkan kepala daerah untuk membahasnya. “Sudah ada payung hukumnya, kalau tidak ada payung hukumnya mana berani daerah memberikan. Bupati- gubenur belum saya perintahkan itu. Nanti saya perintahkan ke situ,” kata dia.
Jokowi juga sudah meminta pendapat Mendikbud Muhadjir mengenai dana untuk guru PAUD. “Saya tadi bisik-bisik dengan Mendikbud, saya tanya, Prof. apa ada alokasi dana untuk guru PAUD? Dijawab ‘nanti saya itung dulu. Kalau ada, saya perintahkan berikan segera.’ Tahapannya seperti itu,” kata Presiden Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Presiden menyebutkan pendidikan karakter bagi anak berusia 1-12 tahun sangat penting. Sementara itu, turut hadir dalam acara itu Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) Erni Tjahjo Kumolo dan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Happy Djarot Syaiful Hidayat.
Pelatihan Akbar Guru PAUD Se-DKI Jakarta diikuti sekitar 1.200 guru PAUD dari lima wilayah dan kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan itu sejumlah guru meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD. Beberapa guru menyebutkan mereka bekerja secara sosial, tidak ada yang menggaji.