SOLOPOS.COM - Ilustrasi penipuan (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Penipuan Bantul kini menjamah dana desa
Harianjogja.com, BANTUL – Sejumlah desa di Bantul menjadi korban penipuan dengan modus audit dana desa oleh sejumlah orang yang mengaku pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kejaksaan mengingatkan, tidak ada yang berhak mengaudit dana desa terkecuali sejumlah lembaga resmi pemerintah.
Baca Juga : PENIPUAN BANTUL : Hati-Hati! Aksi Bermodus Audit Dana Desa Merajalela
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul Ketut Sumedana mengingatkan Pemerintah Desa dan warga Bantul untuk terhindar dari penipuan dengan modus dana desa. Pemerintah Desa kata dia bisa mengenali ciri-ciri LSM yang sebenarnya dan mana yang merupakan LSM fiktif.
“Kalau benar-benar LSM enggak mungkin menarik dana dari masyarakat justru memberi bantuan atau program. Kalau seperti kasus tadi itu LSM liar, bukan LSM yang benar,” lanjutnya, Jumat (1/9/2017).
Apa yang dilakukan sejumlah pelaku kata dia merusak nama baik LSM lain yang selama ini benar-benar bekerja memberdayakan masyarakat.
Dirinya juga mengingatkan Pemerintah Desa akan keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) yang ada di bawah Kejaksaan. Pemerintah Desa maupuan Pemkab bisa meminta bantuan lembaga tersebut untuk memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah agar tidak melanggar hukum. Termasuk meminta pendapat dan informasi terkait audit dana desa.
“Kalau Pemerintah Desa memanfaatkan keberadaan TP4D justru gratis enggak diminta bayar sepeser pun,” lanjutnya.
Kepala Desa Seloharjo, Pundong Badrun Marhadi sebelumnya mengungkapkan, Pemerintah Desa kerap menjadi sasaran penipuan dan pemerasan berbagai oknum yang mengaku aparat negara.
“Belum lama ini di Pundong ada orang mengaku pegawai KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] yang juga datang untuk memeras, tapi sudah tertangkap petugas kepolisian,” kata Badrun Marhadi.