SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang tiba di lokasi Sidang Paripurna DPR 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Dalam pidato nota RAPBN 2018, Presiden Jokowi menyatakan kesejahteraan jangan hanya dinikmati sekelompok orang.
Solopos.com, JAKARTA — Menjelang tiga tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kebijakan ekonomi diarahkan untuk pemerataan dan berkeadilan.
Presiden ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama.
“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia,” ucap Presiden di DPR, Rabu (16/8/2017).
Presiden Jokowi menambahkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran.
Adapun hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia–yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi–terus membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017, turun dibandingkan September 2014 yaitu 0,414.
Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN 2018 dalam sidang tahunan DPR hari ini. Pidato tersebut akan menentukan postur anggaran, mulai dari belanja negara, pemasukan negara, hingga target defisit anggaran.