SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang tiba di lokasi Sidang Paripurna DPR 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Belanja negara pada APBN 2018 mencapai Rp2.204,4 triliun.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengarahkan belanja negara pada 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penggunaan utama adalah untuk pengurangan kemiskinan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan belanja negara akan difokuskan untuk menangani kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.
“Yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya dalam pidato penyampaian nota keuangan di Gedung DPR/MPR, Rabu (16/8/2017).
Selain itu, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.
Dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Presiden menyampaikan pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.
Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, dia menambahkan Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.
Untuk peningkatan akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401.500 siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah di Tanah Air.
Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah masih akan melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan pencapaian tinggi badan yang normal bayi (stunting).
“Hal ini mengingat 1.000 hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi,” kata Presiden Jokowi.
Dia yakin program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia.