SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kamojang, Bandung, Jawa Barat. (JIBI/Solopos/Antara/Ujang Zaelani)
Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan proyek Geothermal Gunung Lawu jalan terus.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah akan melakukan ulang tender proyek pembangunan eksplorasi panas bumi (geothermal) di Gunung Lawu, Karanganyar. Proyek itu akan dijalankan meskipun muncul penolakan dari masyarakat setempat.
Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada wartawan seusai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Aula Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (5/8/2017).
Kuliah umum dengan tema Kemandirian dan Keberlanjutan Energi Nasional itu dihadiri Rektor UMS Sofyan Anif dan ratusan mahasiswa serta dosen. Menurut Jonan, tender ulang proyek pembangunan panas bumi di Gunung Lawu dilakukan karena perusahaan pemenang lelang tender sebelumnya tidak sanggup mengerjakan.
“Pihak perusahan entah karena faktor keuangan atau tidak memiliki kemampuan teknik telah berhenti dan mengembalikan ke pemerintah,” katanya.
Untuk itu, sambung Jonan, pemerintah memilki dua opsi yakni akan melakukan tender ulang atau dikerjakan oleh PT PLN. Mengenai adanya penolakan masyarakat di Karanganyar atas rencana pembangunan proyek panas bumi di Gunung Lawu, Jonan mengatakan akan melakukan sosialisasi.
“Disosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dan keuntungan pembangunan panas bumi tersebut,” tandasnya.
Seperti diberitakan, tender pengerjaan proyek eksplorasi tenaga panas bumi di Gunung Lawu dimenangkan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Sedianya, pekerjaan proyek tersebut dimulai pada 2017. Panas Bumi di Gunung Lawu dapat menghasilkan produksi listrik sebesar 165 megawatt (MW).
Namun, rencana eksplorasi panas bumi tersebut mendapat penolakan dari komponen masyarakat karena dituding mengancam persediaan air, kekayaan religi, dan budaya Gunung Lawu. Sementara itu, saat memberikan kuliah umum, Jonan, mengatakan kemandirian energi nasional bukan semata-mata energi itu dihasilkan dan digunakan untuk kebutuahan dalam negeri.
Pemanfaatan energi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga luar negeri (ekspor). Sebaliknya juga bisa impor dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Paling penting harga energi kompetitif. Mau menggunakan energi dari dalam negeri, tapi harganya lebih mahal dibandingkan energi impor,” ungkapnya.
Ia menambahkan kemandirian energi dalam arti berdiri diri dengan kaki sendiri memang benar. “Tapi tidak boleh digunakan untuk propaganda,” tandas Jonan.