SOLOPOS.COM - Tukiyem, 70 warga Joyodiningratan, Kratonan, Serengan, Solo menunjukkan undangan uji coba penyaluran non tunai bantuan sosial dari Bank Jateng di agen Duta di kampungnya, Rabu (7/9/2016). Penyaluran bantuan non tunai dengan cara tersebut diharapkan akan lebih tepat sasaran. (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Sejumlah penerima bantuan pangan nontunai di Kota Solo mengeluhkan saldo KKS yang nilainya nol rupiah.
Solopos.com, SOLO — Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) termasuk pemerintah kelurahan di Solo kebingungan melayani komplain masyarakat mengenai pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) periode Maret-April.
Komplain tersebut di antaranya terkait saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM perbankan yang selama ini dipakai mencairkan bantuan tidak ada isinya alias nol rupiah. Hal itu menandakan para penerima tersebut tidak lagi mendapat BNPT dari pemerintah pusat.
TKSK Pasar Kliwon, Asmuni, menjelaskan tahun ini sudah dua kali pencairan BPNT. Pencairan periode Januari-Februari mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 serta periode Maret-April mengacu Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.
TKSK Pasar Kliwon, Asmuni, menjelaskan tahun ini sudah dua kali pencairan BPNT. Pencairan periode Januari-Februari mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 serta periode Maret-April mengacu Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.
Perbedaan basis dana itu yang diduga Asmuni menjadi penyebab adanya warga yang menerima BPNT periode Januari-Februari tak lagi menerima bantuan yang sama pada Maret-April. “Di lapangan banyak ditemukan masalah terutama banyak warga yang pada Januari-Februari masih menerima bantuan, sementara periode Maret-April ternyata saldo pada kartu ATM-nya Rp0,” kata Asmuni saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (20/7/2017).
Perbedaan penggunaan data inilah yang membuat data penerima bantuan juga berbeda. “Namun, kami juga bingung bagaimana harus menjelaskan kepada warga. Apalagi data PBDT 2015 itu juga dari pemerintah pusat. Bank selaku penyalur KKS juga kami tanya tidak bisa menjelaskan,” papar dia.
“Banyak penerima baru, tapi banyak juga KPM yang dicoret dari daftar penerima bantuan. Yang dicoret-coret ini yang sulit kami jelaskan kepada mereka, karena kami melihat masih ada warga yang semestinya masih layak menerima bantuan tapi ternyata sudah tidak ada lagi dalam daftar penerima.”
TKSK belum bisa merekap berapa jumlah KPM yang saldo pada KKS kosong. “Saldo mereka kosong artinya tidak diberi bantuan lagi karena BPNT ini kan anggaran dari pusat.”
Selain itu, di toko-toko yang ditunjuk sebagai Rumah Pangan Keluarga (RPK) masih ada ratusan paket bantuan yang belum diambil KPM. Asmuni menargetkan dalam sepekan ini seluruh paket bantuan bisa selesai disalurkan agar TKSK bisa segera mengevaluasi dan melaporkan temuan masalah tersebut ke Dinas Sosial. “Sebenarnya masalah saldo nol ini juga sudah kami sampaikan ke dinas.”
Lurah Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Singgih Bagjono, juga sempat menerima komplain dari warganya yang tidak bisa mencairkan bantuan BPNT lantaran saldo dalam KKS kosong. “Yang komplain kami catat, nanti kami rekap akan kami laporkan ke Dinsos. Ya, kebanyakan mereka komplain karena saldonya nol rupiah.”
Singgih menjelaskan selama ini kelurahan bertugas memfasilitasi agar pencairan BPNT berlangsung lancar. “Namun ternyata ada perbedaan acuan data penerima, kalau ada data baru tentu akan timbul pertanyaan. Kalau yang dulu tidak terima sekarang terima mungkin tidak masalah, tapi kalau yang dulu terima kok sekarang tidak terima itu yang sering jadi masalah,” tutur Singgih.