Ormas terlarang, sejumlah dosen UGM dikabarkan menjadi pengurus HTI
Harianjogja.com, JOGJA — Sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) dikabarkan terlibat sebagai simpatisan dan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Rektor UGM Panut Mulyono masih bergeming mengadapi isu tersebut.
Saat ditemui usai menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II 2017 di Borobudur Hall Inna Garuda, Jumat (21/7/2017), Panut mengaku belum mengambil tindakan apapun. Pihaknya masih menunggu arahan dari Kemeterian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) terlebih dulu.
Meski begitu, ia tak menampik adanya kabar yang menyebutkan sejumlah dosen UGM aktif terlibat kegiatan HTI. Hanya saja, hingga kini, rektor yang baru saja dilantik akhir Mei 2017 lalu itu mengaku belum menerima informasi resmi.
“Bahkan klarifikasi secara internal saja belum ada,” akunya.
Seperti diketahui, paska-pembubaran organisasi HTI secara resmi oleh pemerintah tanggal 19 Juli 2017 lalu sebagai tindak-lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017, beredar sebuah dokumen berisi nama pejabat pemerintahan hingga akademisi yang selama ini diduga menjadi pengurus atau simpatisan HTI.
Dalam dokumen yang belum diketahui jelas sumbernya itu, sejumlah nama akademisi UGM disebut menjadi pengurus atau simpatisan HTI. Setidaknya, ada tujuh dosen UGM yang masing-masing berasal dari Fakultas Ekonomi, Teknik, serta Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tak hanya itu, juga terdapat tiga dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hamfara Yogyakarta, termasuk Rektor STIE Hamfara yang tak lain adalah Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Ada pula 2 dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta serta satu dosen Universitas Muhammadyah Yogyakarta.
“Kami belum tahu pastinya (di UGM) berapa banyak yang terlibat (HTI),” ujar Panut.