SOLOPOS.COM - Suasana demo taksi lokal menolak keberadaan angkutan pelat hitam berbasis aplikasi di Bundaran Gladak, Selasa (11/6) pagi. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Ratusan sopir taksi lokal berdemo menolak keberadaan taksi online di Soloraya.
Solopos.com, SOLO — Ratusan sopir dari enam perusahanan taksi di Soloraya melakukan unjuk rasa menolak angkutan pelat hitam berbasis aplikasi di bundaran Gladak, Pasar Kliwon, Solo, Selasa (11/7/2017) pagi. Masa aksi yang tergabung dalam Barisan Anti Angkutan Ilegal (Bantai) Soloraya tersebut tidak langsung melakukan demo di kompleks Balai Kota Solo karena ingin menarik perhatian masyarakat terlebih dahulu di bundaran Gladak.
Hal tersebut disampaikan Pengawas Kosti Solo, Tri Teguh S.L., yang menjadi ketua tim negosiator demo saat ditemui Solopos.com di sela-sela mengikuti demo di Bundaran Gladak, Selasa. Dia mengatakan, masa aksi berharap Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo dan Ketua DPRD Solo Teguh Prakoso bersedia hadir di bundaran Gladak melakukan orasi menanggapi tuntutan para sopir taksi.
“Kami cari perhatian dulu di sini [bundaran Gladak]. Penginnya Pak Wali langsung ke sini bersama Pak Teguh [Ketua DPRD]. Dengan menggelar orasi di sini, harapannya masyarakat nanti bisa tahu apa yang terjadi. Di Soloraya, kini beroperasi layanan angkutan pelat hitam menggunakan aplikasi yang ilegal,” kata Teguh.
Pantauan Solopos.com, Senin pagi, mobil taksi milik peserta demo tidak diperbolehkan anggota kepolisian parkir di Jl. Jend. Sudirman karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut. Ratusan mobil taksi kemudian diarahkan parkir di halaman Benteng Vastenburg.
Selain di halaman Benteng, mobil taksi masa aksi juga terparkir di Jl. Slamet Riyadi dari bundaran Gladak hingga Bank Cimb Niaga dan Jl. Mayor Sunaryo. Keberadaan mobil taksi di dua ruas jalan tersebut cukup mengganggu arus lalu lintas. Mobil taksi di Jl. Slamet Riyadi misalnya, hingga menutup sepertiga lebar jalan yang akan menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman.
Suasana demo taksi lokal menolak keberadaan angkutan pelat hitam berbasis aplikasi di Bundaran Gladak, Selasa (11/6) pagi. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
“Kami akan orasi di sini [bundaran Gladak] menolak angkutan orang pelat hitam berbasis aplikasi. Kalau Pak Walo tidak mau ke sini, nanti kami menggerudug ke Balai Kota Solo. Kalau Pak Teguh enggak mau ke sini, kami akan menuju ke Gedung Dewan. Tuntutan kami Pemerintah Kota bisa mengupayakan penghentian angkutan sewa pelat hitam berbasis aplikasi beroperasi di Solo, Soloraya, dan juga Jawa Tengah,” jelas Teguh.
Teguh menyatakan keberadaan layanan angkutan pelat hitam berbasis aplikasi beroperasi di Solo, merugikan perusahaan taksi lokal dan sopir taksi. “Kehadiran mereka sangat mempengaruhi kehidupan kami. Mereka secara ekonomi juga tidak memberi kontribusi apa-apa ke pemerintah lan?. Di Solo sekarang sudah sekitar 300 mobil pelat hitam memberi pelayanan angkutan sewa berbasis aplikasi. Sudah ngrusuhi taksi-taksi lokal. Kami terganggu. Di Kosti sendiri, setoran juga udah hancur. Biasanya di Kosti, setoran dulu sampai Rp45 juta/bulan. Sekarang tinggal kurang lebih tinggal Rp32 juta. Pendapatan sopir juga turun, dulu bisa sampai Rp200.000 per hari, sekarang Rp50.000 per hari aja susah,” jelas Teguh.
