SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembelian BBM (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Pemerintah memberikan sinyak bahwa harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Pemerintah tidak akan menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun. Keputusan ini dikarenakan tidak ada urgensi untuk menaikkan BBM tersebut.
Menko Perekonomian Darmin mengatakan sejauh ini kenaikan harga BBM bergantung pada harga crude oil atau minyak dunia yang saat ini masih stabil atau tidak ada kenaikan. “Sejauh ini Pemerintah tidak melihat tekanan yan cukup, kalau saya bilang tekanan kan artinya harga crude. Yang menekan [kenaikan BBM] kan harga crude, harga sampai akhir tahun kecederungannya tidak naik,” ujar Darmin, Senin (19/6/2017).
Darmin juga mengatakan saat ini pemerintah dihadapkan oleh tantangan inflasi yang bersumber dari harga-harga yang diatur oleh pemerintah (administered price). Komponen harga itu di antaranya tarif listrik, harga BBM, hingga tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Dia bersyukur gejolak inflasi yang bersumber dari lonjakan harga pangan (volatile food) inflasi masih cukup terkendali. “Tarif listrik dan STNK itu sudah naik di awal, tetapi sepertinya tidak ada lagi rencana menaikkan admistered price dalam waktu dekat,” terang Darmin.
Sebelumnya, hal serupa juga pernah dikatakan oleh Darmin saat dirinya berada di Kompleks Parlemen. Namun, saat itu, Darmin hanya mengatakan tidak ada akan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di bulan ini hingga hari raya Idul Fitri. “Kami tidak akan menaikkan BBM sebelum Lebaran. Setelahnya bagaimana, nanti akan kami lihat,” katanya. Saat itu, Darmin menjelaskan, apabila kenaikan harga minyak dunia tidak direspons dengan kenaikan harga BBM, maka konsekuensi yang harus diambil adalah menaikkan subsidi. Bahkan, kas keuangan negara pun bisa terpengaruh dengan kebijakan tersebut. Di sisi lain, apabila pemerintah menaikkan harga BBM, konsekuensi yang harus diterima adalah tekanan pada Indeks Harga Konsumen, atau inflasi. Meskipun berada dipilihan yang sulit, pemerintah ditegaskan Darmin, mau tidak mau harus mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Subsidi naik bisa sampai Rp60 triliun. Kami sudah hitung kalau naik segini, inflasi segini. Memang tidak ada yang enak di dunia ini,” katanya. Kendati demikian, keputusan mengenai naik, atau tidaknya harga BBM tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo sebagai eksekutor utama. Pemerintah ingin kebijakan yang ditimbulkan tidak berikan dampak negatif pada perekonomian nasional. “Iya dong [keputusan di Presiden]. Nanti, pas sidang Kabinet (akan dibahas). Mudah-mudahan, setelah Lebaran, atau sehari dua hari jelang Lebaran,” katanya. Seperti yang diketahui, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah mengalokasikan subsidi energi senilai Rp77,3 triliun. Angka tersebut, terdiri dari subsidi bahan bakar minyak dan LPG senilai Rp32,3 triliun dan subsidi listrik senilai Rp45 triliun.
Advertisement
Advertisement