SOLOPOS.COM - Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (kedua kiri) didampingi Risa Mariska, dan Taufiqulhadi berbincang dengan anggota pansus Masinton Pasaribu (kedua kiri) sebelum rapat perdana di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Demokrat menyatakan tak ingin mencampuri Pansus Hak Angket KPK.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan dengan tidak masuknya fraksi partai itu di Pansus Hak Angket maka Fraksi Demokrat tidak ikut campur terhadap keputusan panitia tersebut.
“Fraksi Partai Demokrat kan tidak ingin memasuki wilayah angket. Apa yang dilakukan oleh panitia angket kita harus menghargai,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/6/2017).
Akan tetapi dia menyatakan bahwa Demokrat tetap mengikuti perkembangan panitia tersebut. Menurut Agus mengklaim penolakan fraksinya terhadap Pansus KPK berdasarkan survei internal. Hasil survei menyatakan sebaiknya Demokrat tidak mendukung Hak Angket.
“Partai Demokrat memutuskan tidak ikut di dalam kepanitiaan angket, sebelumnya kita sudah survei dahulu. Kita sudah tanyakan kepada masyarakat bagaimana masalah angket. Mayoritas hampir seluruhnya menyatakan sebaiknya Partai Demokrat tidak ikut,” kata Agus.
Sebagai wakil rakyat di DPR, kata Agus, dirinya berhak mendegarkan keinginan masyarakat. Menurutnya, menolak ikut Pansus KPK sudah menjadi keinginan rakyat yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat.
“Saya duduk di DPR karena utusan dari partai, tetapi yang memberikan amanah kan konstituen dari rakyat. Sehingga kalau rakyat memberikan seperti itu kenapa tidak harus saya bela sepenuhnya. Saya harus bela keinginan masyarakat,” ujar wakil ketua DPR tersebut.
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya menyatakan partainya tidak mendukung hak angket. SBY menegaskan, Demokrat mendukung KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih.
“Ada atau tidak kader Demokrat yang terkena korupsi, Demokrat konsisten dukung KPK. Karenanya Demokrat menolak dan tak setuju Hak Angket DPR terhadap KPK. Itu berbahaya,” ujar SBY beberapa waktu lalu.