SOLOPOS.COM - Salah satu pengurus gabungan kelompok tani (gapoktan) menyampaikan capaian pengelolaan dana PUAP saat monitoring dan evaluasi PUAP di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (9/3/2017). (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)
Pertanian Wonogiri, sebanyak 69 gapoktan tak mendapat bantuan karena pengelolaannya dinilai tak kredibel.
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan tidak akan memberikan bantuan pertanian kepada 69 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang dinilai tak kredibel dalam pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2008-2015.
Sebagaimana diinformasikan, pengelolaan PUAP 2008-2015 oleh 69 gapoktan di Wonogiri macet. Bupati ingin menyadarkan peminjam dana bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan.
Menurut Bupati yang akrab disapa Jekek itu, gapoktan yang tidak bisa mengelola dana dari APBN itu berarti tidak kredibel. Oleh karena itu, pantas apabila tidak diberi bantuan pertanian, apa pun bentuknya, seperti alat mesin pertanian dan benih.
Menurut Bupati yang akrab disapa Jekek itu, gapoktan yang tidak bisa mengelola dana dari APBN itu berarti tidak kredibel. Oleh karena itu, pantas apabila tidak diberi bantuan pertanian, apa pun bentuknya, seperti alat mesin pertanian dan benih.
Dia menganggap ini sebagai langkah paling sederhana yang bisa diambil untuk memberi pemahaman dan menyadarkan para penerima bantuan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan. Bupati harus mengubah mindset atau pemahaman masyarakat karena selama ini para peminjam dana beranggapan PUAP adalah hibah yang tidak perlu mengembalikan.
“Bukannya kami arogan, tetapi ini bagian dari upaya membuat sistem yang bagus. Bagiamana pun program yang bersumber dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan,” kata Bupati saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda), Senin (22/5/2017). (Baca juga: Kejari Bentuk Timsus Telusuri Penyimpangan Dana PUAP)
Bupati akan mengevaluasi pengelolaan PUAP yang dikelola seluruh gapoktan penerima bantuan. Tujuannya meminimalisasi munculnya persoalan PUAP yang lebih kompleks.
“Peran PPL dalam hal ini vital. PPL sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi keefektifannya masih perlu dikaji ulang,” imbuh Bupati.
Disinggung mengenai perkembangan penagihan dana PUAP yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP), Bupati menyebut progres upaya itu sangat bagus. Hanya, dia tidak menyebut berapa gapoktan yang sudah menyelesaikan tanggung jawab.
Terpisah, Kasi Penyuluhan Bidang Prasarana dan Sarana DPP Wonogiri, Heru Sumaryanto, sebelumnya menginformasikan hingga April lalu sudah ada 24 gapoktan yang menyelesaikan tunggakan. DPP terus membantu gapoktan menagih dana PUAP yang belum dikembalikan hingga masalah mereka selesai 100 persen.
Dana yang sudah dikembalikan kepada gapoktan tidak digulirkan terlebih dahulu hingga pengelolaan benar-benar sehat. Menurut Heru, macetnya dana PUAP dipengaruhi beberapa faktor, seperti tidak jalannya koordinasi antarkelompok tani (poktan) dengan gapoktan, pengelola tidak aktif karena usia senja, peminjam meninggal dunia, dan peminjam menganggap dana PUAP tidak perlu dikembalikan karena dianggap hibah. “Kalau pengurus tidak aktif, kami arahkan gapoktan direorganisasi,” kata Heru.
Data yang diperoleh Solopos.com, dana PUAP Wonogiri 2008-2015 disalurkan kepada 220 gapoktan. Tiap gapoktan menerima bantuak Rp100 juta. Dari jumlah gapoktan yang menerima bantuan itu, pengelolaan oleh 87 gapoktan lancar, 64 gapoktan kurang lancar, dan 69 gapoktan macet.