SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi menyelamatkan etnis Rohingya (Istimewa/Thedailystar.net)
Sebuah rumah sakit dibangun untuk warga Rohingya di Myanmar.
Solopos.com, MANILA — Pemerintah Indonesia akan membangun rumah sakit di tanah seluas 4.000 meter persegi sebagai bentuk bantuan kesehatan jangka panjang bagi kelompok masyarakat terpinggirkan Rohingya di Myanmar.
“Indonesia sudah menyelesaikan asistensi jangka pendek dalam bentuk bantuan humanitarian darurat, kini kami mengalihkan bantuan tersebut untuk proyek jangka panjang dan jangka menengah di berbagai bidang seperti kesehatan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Jumat (28/4/2017) malam di Manila, Filipinan.
Retno saat berbicang-bincang dengan wartawan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Manila (KTT ASEAN) menambahkan hampir semua persiapan pembangunan rumah sakit sudah selesai, dari perizinan, desain konstruksi, maupun dana.
Retno saat berbicang-bincang dengan wartawan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Manila (KTT ASEAN) menambahkan hampir semua persiapan pembangunan rumah sakit sudah selesai, dari perizinan, desain konstruksi, maupun dana.
“Kami hanya tinggal mengurus beberapa izin, dan akan segera membangun rumah sakit tersebut,” kata Retno.
Sebelumnya pada Jumat siang, Retno telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar, Kyaw Tin, untuk membicarakan persoalan tersebut.
Pada 2012 lalu, kekerasan meledak di Rakhine saat kelompok radikal Buddha menyerang minoritas Rohingya sehingga menewaskan lebih dari 100 orang. Dampak selanjutnya, ratusan ribu orang melarikan diri dan terpaksa tinggal di pusat penampungan.
Lima tahun sejak kerusuhan tersebut, lebih dari 125.000 Rohingya kini masih tinggal di tempat penampungan dengan kondisi memprihatinkan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah asal mereka di Rakhine.
Kondisi itulah yang membuat Indonesia mulai memberikan bantuan kemanusiaan darurat berjangka pendek yang kini mulai dialihkan ke dalam bantuan jangka menengah dan jangka panjang.
“Selain bidang kesehatan, bantuan jangka panjang dan menengah itu juga akan mencakup bidang pendidikan, pembangunan kapasitas manusia, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Retno.
Sementara itu terkait akar persoalan status kewarganegaraan Rohingya, Retno, saat bertemu dengan wakil Menlu Kyaw Tin, mengaku sudah mendesak Myanmar untuk segera melaksanakan rekomendasi tim panel PBB yang meminta pemerintah untuk segera melakukan registrasi dan verifikasi.
“Persoalan kewarganegaraan ini adalah hal penting yang ingin diketahui oleh publik internasional. Saya sudah menyampaikan hal ini kepada wakil mentri Kyaw Tin siang tadi,” kata dia.
Pada Sabtu (29/4/2017), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral untuk kali pertama dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela KTT ASEAN.