SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (4/1/2016). (Setkab.go.id)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK diprediksi karena ada parpol yang dinilai bermain dua kaki.
Solopos.com, JAKARTA — Munculnya isu reshuffle Kabinet Kerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lepas dari manuver sebagian partai politik pendukung pemerintah yang bermain dua kaki. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan ada partai yang pura-pura mendukung pemerintah, padahal sebenarnya tidak mendukung.
Isu reshuffle Kabinet Kerja untuk kali ketiga kembali mencuat setelah Presiden Jokowi menegaskan akan mengganti menteri yang tidak memenuhi target dalam menuntaskan pekerjaan. Perombakan kabinet dinilai sejumlah kalangan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan.
“Salah satu alasan munculnya isu reshuffle adalah adanya sebagian partai pendukung pemerintah yang bermain dua kaki. Artinya, ada partai yang pura-pura mendukung pemerintah,” ujar Ray, Kamis (27/4/2017).
Ray mengatakan bahwa ke depan bukan tidak mungkin bukan hanya menteri yang di-reshuffle, tapi juga bisa jadi partai yang dikeluarkan. Dia mencontohkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang seolah-olah bermain dua kaki dalam kabinet Jokowi-JK.
Menurutnya, PAN sendiri terbilang baru sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, sikap PAN tidak konsisten sebagai pendukung pemerintah. Ray menyebutkan bahwa di banyak kesempatan, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu kerap kali berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya adalah ketika Fraksi PAN DPR terlibat dalam menginisiasi hak angket untuk pemerintah terkait “Ahok Gate”.
“PAN ini kan kalau masuknya pas awal pemerintah berkuasa, ya oke saja. Kalau pemerintah terpuruk, PAN seolah tidak membela. Contoh seperti peristiwa 411, 212, dan hak angket, PAN ikut menginisiasi,” ujarnya.
Ketika menyampaikan pendapatnya siapa menteri yang akan di-reshuffle, dia pun memprediksi sebanyak tiga menteri akan diganti apabila Jokowi melakukan reshuffle. “Itu hak presiden, tapi bisa saja Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, lalu Menteri BUMN Rini Soemarno, dan terakhir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur,” ujarnya.