SOLOPOS.COM - Ilustrasi komputer (Dok/JIBI/Solopos)
Pemkab Sukoharjo akan menerapkan e-planning dan e-budgeting tahun depan.
Solopos.com, SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dipastikan menerapkan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2018 mendatang. Hal itu dilakukan untuk efisiensi dan penghematan anggaran daerah.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan penerapan e-planning dan e-budgeting merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu bakal mendampingi penerapan e-planning dan e-budgeting termasuk di Sukoharjo.
“E-planning dan e-budgeting bakal diterapkan pada 2018 mendatang. Ada enam provinsi yang mendapat pendampingan dari KPK termasuk Jawa Tengah dan Riau,” kata dia, seusai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo 2017 di Pendapa Graha Satya Praja (GSP) di komplek Kantor Setda Sukoharjo, Selasa (21/3/2017).
Saat ini, setiap pemerintah daerah didorong untuk menerapkan transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online. Dengan adanya e-budgeting, perencanaan program kegiatan di setiap OPD langsung terintegrasi dengan APBD.
Selain efisiensi anggaran, penerapan e-budgeting mampu mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintahan. “Saat ini, Pak Bupati [Wardoyo Wijaya] tengah melakukan penandatangan kerja sama atau MoU dengan Pemkab Banyuwangi terkait sistem e-budgeting. Pemkab Banyuwangi telah menerapkan e-budgeting hingga tingkat desa dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat,” ujar dia.
Tahun ini, lanjut Richard, merupakan masa kritis keuangan daerah yang disebabkan berbagai hal seperti pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengambilalihan SMA/SMK oleh Pemprov Jateng. Penerimaan DAU yang dikucurkan langsung pemerintah pusat tergantung jumlah penerimaan pendapatan negara.
Karena itu, pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD harus benar-benar cermat dan teliti. Dia bakal mematangkan persiapan penerapan e-budgeting mulai dari prasana hingga jumlah sumber daya manusia (SDM). “Selama setahun kami akan berupaya memersiapkan software dan hardware dan melatih SDM sebelum penerapan e-budgeting,” ungkap dia.
Sementara itu, seorang warga Desa Kudu, Kecamatan Baki, Bambang, mengapresiasi langkah Pemkab yang akan menerapkan e-budgeting pada 2018. Di era teknologi informasi, masyarakat harus proaktif mengawasi berbagai program kegiatan yang dibiayai APBD II.
Menurut Bambang, penerapan e-budgeting bisa menopang jalannya roda pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. “Sudah semestinya seperti itu [penerapan e-budgeting]. Daerah lain sudah menerapkan, Pemkab juga harus bergerak cepat agar tak tertinggal,” kata dia.