SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Istimewa/www.stuff.co.nz)
KPI mendesak lembaga penyiaran berlangganan, termasuk TV berlangganan, untuk menerapkan sensor ketat terhadap tayangan.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) memperbaiki sistem sensor internal. Hal itu untuk mengurangi potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siar (SPS).
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano Pariela, mengatakan LPB memiliki kewajiban untuk melaksanakan sensor terhadap program yang ditayangkannya. Untuk itu, diperlukan quality control yang baik, untuk menjamin penegakan sensor internal.
“Meskipun aturan untuk televisi free to air [analog] lebih ketat, bukan berarti aturan di LPB menjadi sangat longgar,” katanya, Rabu (8/3/2017).
Hardly menuturkan selama ini memang ada perbedaan mengenai pembatasan adegan seksual hingga kekerasan di LPB dan lembaga penyiaran swasta free to air (analog). Akan tetapi, ada P3 dan SPS yang secara tegas melarang adegan kekerasan dengan detail peristiwa kekerasan, menampilkan bagian tubuh yang berdarah-darah, atau kondisi mengenaskan akibat kekerasan.
KPI juga menegaskan seluruh lembaga penyiaran telah menandatangani akan mematuhi P3 dan SPS saat mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran. Hal itu termasuk dengan kewajiban melakukan sensor internal, dan kunci parental terhadap konten tertentu sesuai aturan.
LPB sendiri mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya untuk melakukan sensor internal, seperti teknologi penyiaran yang digunakan. Pasalnya, LPB yang menggunakan teknologi analog belum mampu melakukan sensor terhadap program siarannya.
KPI pun mengancam akan memberikan sanksi tergas kepada LPB yang tidak mematuhi P3 dan SPS dalam pelaksanaan penyiarannya.