SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rekam Data e-KTP (Dok/JIBI/Solopos)
Korupsi e-KTP, Mendagri menegaskan perekaman e-KTP tetap berjalan.
Solopos.com, JAKARTA — Proses hukum kasus dugaan korupsi dalam proyek KTP elektronik atau e-KTP tidak mengganggu proses perekaman data kependudukan yang sedang dilakukan.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (8/3/2017). Dia menambahkan dalam dua tahun terakhir Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mampu meningkatkan secara optimal perekaman data penduduk dan akte kelahiran warga negara Indonesia.
“Walau kasus KTP elektronik dalam proses hukum oleh KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi], prinsipnya kerja utama perekaman data kependudukan penduduk Indonesia tetap jalan,” terang Tjahjo.
Meski demikian, Tjahjo mengakui dalam prosesnya, perekaman data kependudukan memang agak sedikit tersendat dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal itu karena proses lelang blangko KTP elektronik yang di beberapa daerah sudah habis, belum selesai.
Menurut Mendagri, proses lelang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan transparansi dan memenuhi aturan yang ada.
Dia berharap proses lelang dapat selesai bulan Maret ini agar dapat segera dilakukan pencetakan KTP elektronik secara bertahap dan dikirimkan ke daerah-daerah.
Selama menunggu proses pencetakan KTP elektronik selesai, kata Tjahjo, warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai pengganti KTP.
“Jadi kalau ditanya apakah ada kendala, prinsipnya kendala ada tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan maaf kepada masyarakat, semoga kekurangan perekaman yang terhambat dapat diselesaikan tahun 2017 ini,” ujar Tjahjo.