SOLOPOS.COM - Pelaksana Tugas Bupati Klaten, Sri Mulyani, membacakan sumpah janji diikuti ratusan pejabat saat pengukuhan di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (12/1/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengajak para pejabat Klaten menerapkan whistle blowing system.
Solopos.com, KLATEN — Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menilai sudah saatnya whistle blowing system atau sistem pelaporan pelanggaran diterapkan di daerah-daerah untuk mencegah terjadinya korupsi.
Ditangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan jual beli jabatan harus menjadi pelajaran bagi daerah lain. “Ini menjadi momentum untuk berubah. Saya kira tidak ada yang bisa menghindar. Maka dengan momentum ini saya harapkan mereka bisa melakukan perubahan besar mulai paradigma berpikir, metode, sistem kerja, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Ganjar seusai pengukuhan pejabat Pemkab Klaten di pendapa Pemkab Klaten, Kamis (12/1/2017).
Whistle blowing system, menurutnya, akan membuat kontrol terhadap perilaku korupsi bisa lebih baik. “Siapa pun bisa melaporkan dugaan pelanggaran sehingga bisa mengeleminasi peluang orang untuk korupsi dan kolusi,” ungkapnya.
Whistle blowing system, menurutnya, akan membuat kontrol terhadap perilaku korupsi bisa lebih baik. “Siapa pun bisa melaporkan dugaan pelanggaran sehingga bisa mengeleminasi peluang orang untuk korupsi dan kolusi,” ungkapnya.
Terkait jalannya pemerintahan di Kabupaten Bersinar, Ganjar menegaskan akan terus mendampingi. Soal jabatan yang masih kosong, pengisian harus melalui seleksi terbuka.
Ganjar mengatakan Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerapkan pengisian jabatan melalui talent scouting. Seleksi itu dilakukan melalui uji kompetensi yang dilakukan secara transparan.
Sementara itu, saat memberikan pengarahan kepada 702 pejabat Pemkab Klaten yang dikukuhkan, Ganjar mengungkapkan kekecewaannya kepada Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Ganjar mengatakan seusai pilkada serentak, seluruh kepala daerah terpilih diundang ke KPK untuk mengikuti training of trainer (TOT).
TOT itu untuk menyadarkan kepala daerah terkait tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. “Di sumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah bolak-balik, terus nganggo cara apa neh [pakai cara apa lagi],” kata dia.
Ganjar meminta kasus yang menjerat Hartini tak lagi terulang. Ia meminta para PNS tak membuka celah suap dengan mentradisikan sikap menolak gratifikasi. Selain itu, ia juga meminta tak ada lagi pimpinan yang meminta setoran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Sri Mulyani, sepakat pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi terbuka. “Kami segera laksanakan, tetapi saya tetap menunggu arahan dari Kemendagri seperti apa untuk lelang jabatan,” kata dia.
Selain dihadiri Ganjar, pengukuhan pejabat tersebut juga dihadiri Sekretaris Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Anselmus Tan. Anselmus mengatakan tak ada rekayasa terkait penempatan pejabat yang dikukuhkan kemarin.
“Tidak ada dusta di antara Pemkab Klaten dan Kementerian dalam membahas setiap usulan yang berkaitan dengan penempatan pejabat. Semua ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan integritasnya,” kata Anselmus.
Pengukuhan 720 pejabat tersebut dilakukan guna penyesuaian organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Mereka terdiri atas 21 pejabat eselon II, 143 pejabat eselon III, 520 pejabat eselon IV, serta 36 pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan.