SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Warga miskin Wonogiri akan didata pada 2017 mendatang.
Solopos.com, WONOGIRI—Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri hingga kini tidak memiliki data seluruh warga miskin di Kabupaten Gaplek.
Kepala Dinsos Wonogiri, Suwartono, saat ditemui belum lama ini mengaku selalu bingung saat menghadapi pertanyaan jumlah warga miskin di Wonogiri. Pertanyaan tersebut kali terakhir dilontarkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat meminta data warga miskin.
Dia menjelaskan hingga kini pihaknya belum memiliki data seluruh warga miskin. Data yang dimiliki Dinsos sebatas data yang digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti jaminan kesehata nasional (JKN).
“Data yang kami miliki didapat dari desa melalui TKSK [tenaga kesejahteraan sosial kecamatan]. Data itu terus diverifikasi dan divalidasi,” kata Suwartono.
Dia menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis. Ada warga yang sebelumnya miskin tetapi dalam jangka waktu tertentu bisa menjadi warga mampu, karena sudah sejahtera.
Begitu pula sebaliknya. Ada warga yang semula mampu dapat menjadi miskin karena faktor tertentu. Selain itu ada pula warga miskin yang meninggal dunia atau ada bayi baru lahir dari keluarga miskin.
Dinamika masyarakat tersebut membuat data berubah-ubah. Oleh karena itu Dinsos tidak dapat menggunakan data tetap yang hingga periode waktu tertentu tidak diperbarui.
“BPK juga bertanya kepada kami berapa jumlah warga miskin di Wonogiri. Saya jawab Dinsos tidak punya data. Dulu ada dualisme pendapat. Ada pendapat daerah hanya boleh menggunakan data tunggal yang dibuat BPS [Bada Pusat Statistik]. Pendapat itu yang kami gunakan. Jadi sebelumnya Dinsos tidak mendata. Ada pendapat lain bahwa daerah juga semestinya memiliki data sendiri,” imbuh Suwartono.
Namun, kondisi sekarang ini menuntut harus ada data riil. Oleh karena itu Dinsos akan mendata warga miskin pada 2017 mendatang. Suwartono menyebut sudah mendapat anggaran senilai Rp100 juta.
“Semula kami mengusulkan anggaran untuk pendataan senilai Rp1,7 miliar. Dana itu untuk perekrutan tenaga pendata hingga tingkat terbawah, dan sebagainya. Tetapi hanya disetujui Rp100 juta,” ujar dia.