SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
Kuota tenaga kerja difabel di Wonogiri belum terpenuhi.
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, bertekad memperjuangkan kuota penyerapan tenaga kerja difabel oleh pihak swasta sebesar 1 persen. Bupati menyampaikan hal itu saat ditemui seusai membuka kegiatan olahraga bagi difabel di Gedung Olahraga (Gor) Giri Mandala Wonogiri, beberapa waktu lalu.
Kegiatan digelar menjelang peringatan hari difabel internasional (HDI) yang jatuh pada Sabtu (3/12/2016) ini. Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan berupaya mencari solusi, seperti dengan memberi pengertian perusahaan-perusahaan agar bersedia menerima tenaga kerja difabel sesuai kuota.
“Kuota penerimaan tenaga kerja difabel oleh badan 2 persen. Namun, berdasar UU Penyandang Disabilitas yang diperbarui dengan UU No. 8/2016, kuota penyerapan tenaga kerja difabel bagi perusahaan swasta adalah 1 persen,” kata dia.
Bupati menambahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Wonogiri No. 8/2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel juga menerangkan hal sama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat (5) yang pada pokoknya menyebutkan badan wajib mempekerjakan minimal satu difabel yang memenuhi kualifikasi pekerjaan dari 100 pekerja yang diterima.
Disinggung ihwal upaya Pemkab dalam memenuhi hak-hak difabel terkait dengan aksesibilitas pendidikan dan infrastruktur, Bupati menyatakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 memandang difabel pada posisi setara. Dia mencontohkan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 2017 sudah mengaver difabel.
Terkait infrastruktur, politikus PDIP itu memastikan infrastruktur yang dibangun, seperti pasar tradisional, akan ramah difabel. Untuk diketahui, mulai 2017 Pemkab akan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah setiap proyek.
Tetapi, menurut Bupati yang kerap disapa Jekek membicarakan soal infrastruktur ramah difabel merupakan ungkapan hiperbola. Bagi dia hal penting yang perlu diupayakan terlebih dahulu menumbuhkan kepedulian masyarakat agar tidak ada diskriminasi terhadap difabel.
“Kami belum bicara aksesnya, tapi bicara kepeduliannya saja. Masyarakat memarginalkan [difabel]. Bagaimana lingkungan merespons kesetaraan difabel? Hari ini kita [masyarakat] masih belum punya empati. Fakta membuktikan dan persoalan ini yang harus diprioritaskan,” imbuh Bupati.
Kasi Rehabilitasi Sosial Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial (Dinsos), Noer Noegrohowati, mencatat difabel di Wonogiri ada 13.115 orang. Angkatan kerja difabel kurang lebih 30 persen dari jumlah tersebut. Kebanyakan mereka membuka usaha mandiri.