SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek tol Solo-Mantingan (JIBI/Solopos/Dok.)
Warga memprotes perluasan jalan Tol Solo-Mantingan karena mendadak dan harga tanah saat ini sudah mahal.
Solopos.com, SRAGEN — Para warga yang terdampak proyek jalan tol memprotes kebijakan peluasan lahan jalan tol yang terkesan mendadak dan tidak direncanakan secara matang. Mereka mau melepas tanah untuk perluasan lahan jalan tol Solo-Mantingan asalkan dihargai sesuai harga pasaran.
Warga Masaran menyebut harga pasaran sekarang mencapai Rp2 juta/m2. Protes warga itu disampaikan langsung dalam dialog antara warga terkena dampak dengan Tim Pengadaan Tanah Perluasan Jalan tol Solo-Mantingan di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen, Rabu (26/10/2016).
Warga Desa/Kecamatan Masaran, Sapto, 41, menolak menngikhlaskan tanahnya seluas 100 m2 untuk perluasan jalan tol selama belum ada kesepakatan harga. Sapto memiliki rumah berlantai II dengan usaha bengkel las dan gerai pakaian. Ia membangun rumah itu dengan biaya Rp400 juta.
Warga Desa/Kecamatan Masaran, Sapto, 41, menolak menngikhlaskan tanahnya seluas 100 m2 untuk perluasan jalan tol selama belum ada kesepakatan harga. Sapto memiliki rumah berlantai II dengan usaha bengkel las dan gerai pakaian. Ia membangun rumah itu dengan biaya Rp400 juta.
“Harga tanah di sekitarnya mencapai Rp2,5 juta/m2. Rumah saya itu di lokasi yang strategis. Sekarang kalau ada yang menawar Rp1 miliar pun tidak saya kasihkan. Yang mahal itu lokasinya dan usaha saya yang sudah menjanjikan. Dalam setahun, saya bisa mengumpulkan uang Rp500 juta. Kalau pindah lokasi belum tentu bisa menghasilkan pendapatan segitu,” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu siang.
Sapto menyatakan ganti rugi atau ganti rugi sampai delapan kali lipat pun belum bisa untuk membeli rumah di lokasi yang sama dengan rumah yang ditempatinya sekarang. Dia menghendaki ganti untung dari penitia pengadan tanah mencapai 10 kali lipat dari kondisi sekarang.
“Kenapa rencana perluasan itu tidak disampaikan 5-6 tahun lalu saat pembebasan tanah? Kenapa baru belakangan rencana perluasan disampaikan ke warga. Kami dipusingkan lagi dengan mencari tempat baru,” ujarnya.
Pono mengaku baru membangun rumah dua bulan terakhir dengan biaya yang cukup besar. Keluhan Pono juga disampaikan warga lain dari Desa Sidodadi Masaran yang tidak menyebut namanya. Warga Sidodadi itu membangun rumah baru dua tahun terakhir. Setelah terkena perluasan lahan jalan tol, dia juga harus mencari lahan baru dan harganya relatif tinggi.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, Warsono, juga memprotes kebijakan perluasan lahan jalan tol yang menerjang tanah kas desa yang rencananya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Warsono yang juga Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Sidodadi mengeluhkan gorong-gorong di jalan tol yang berdampak pada ancaman banjir di wilayah Sidodadi.
“Kami sudah berulang kali meminta pelaksana proyek jalan tol untuk membuatkan gorong-gorong yang memadai, tetapi tak terealisasi sampai sekarang. Kalau hujan deras pasti lingkungan kami kebanjiran karena Sidodadi menjadi langganan banjir,” tambahnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Solo-Mantingan, Sihono, menjelaskan semua akses untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk gorong-gorong akan tetap dipertahankan dan diperbaiki. Dia akan mengupayakan supaya fasilitas umum dan fasilitas sosial tetap diperhatikan dengan menyampaikan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Untuk harga tanah, kata dia, akan ditentukan berdasarkan hasil appraisal oleh tim independen yang profesional. Penentuan harga pada pengadaan tanah kali ini, ujar dia, berbeda dengan pengadaan tanah sebelumnya yang menggunakan zonasi. Penentuan harga ganti rugi, lanjut dia, didasarkan pada harga per bidang tanah di lokasi yang bersangkutan. “Harga itu ditentukan berdasarkan nilai tanah bidang per bidang,” tuturnya.