SOLOPOS.COM - Ilustrasi (pedulisehati.com)
DPRD Bantul mengusulkan pembahasan KUA sesuai RJMD
Harianjogja.com, BANTUL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, meminta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2017 dapat menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 2016-2021.
Wakil ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Setiya mengatakan arah kebijakan harus selaras dan konsisten dengan indikator kinerja bupati yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Menurutnya, dalam pembahasan KUA 2017 supaya dimulai dari perkiraan kapasitas keuangan Pemkab 2017, baru kemudian bicara kewajiban dasar Pemkab seperti belanja pegawai, belanja urusan wajib pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya dengan begitu akan diketahui berapa kapasitas keuangan Bantul untuk pembangunan, sehingga Bantul bisa membuat skala prioritas, mana yang penting dan mana yang kurang penting. Kata dia selama ini, sebagian penyusunan program kegiatan masih berbasis kegiatan rutin tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kebijakan anggaran masih cenderung bagi rata,” ujarnya, Minggu (25/9/2016)
Setiya mengatakan dengan pembagian anggaran yang dibagi rata, tanpa melihat prioritas sesuai RPJMD akan berdampak pada tidak optimalnya pembangunan. Lebih lanjut dia mengatakan, keselarasan terhadap RPJMD juga akan diuji pada pembahasan anggaran 2017 dan bagi SKPD mitra pembahasan pertama yang akan ditanya adalah apa indikator kinerja mulai dari eksisting, program pencapaian, dan kebutuhan anggaran
“Kalau Indikator tidak bisa jawab, nanti akan kami minta pulang saat pembahasan. Berarti mereka tidak memahami arah yang hendak dicapai oleh SKPD yang dipimpinnya. Siapapun Kepala SKPD nanti jika tidak mengerti akan kami minta pulang agar belajar dahulu,” tandasnya