SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Kabar24/Dok.)
PNS Boyolali, Pemkab belum mengakomodasi janji bupati soal kenaikan tunjangan penghasilan PNS.
Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengklaim prediksi belanja pegawai lima tahun mendatang yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sudah berdasarkan analisis matang dan sesuai dengan visi misi Bupati Seno Samodro.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Syawaludin, menanggapi tanggapan beberapa fraksi di DPRD Boyolali yang menilai bahwa proyeksi belanja pegawai tidak realistis dengan prediksi dana alokasi umum (DAU) karena belanja pegawai selalu jauh lebih besar dari DAU.
DPPKAD mengaitkan kenaikan prediksi belanja pegawai dengan keinginan Bupati Seno Samodro yang akan menaikkan angka tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) setiap tahunnya, bahkan pada angka yang cukup fantastis. Namun, angka-angka yang diinginkan Bupati belum dituangkan dalam prediksi belanja pegawai di RPJMD 2016-2021.
Dalam beberapa kesempatan seperti saat serah terima jabatan seusai pelantikan bahkan saat Halalbihalal lalu, Seno menjanjikan bahwa menjelang akhir jabatan nanti TPP bagi PNS Boyolali akan dinaikkan. “Sekda TPP harus Rp35 juta. Pejabat eselon II TPP-nya Rp27 juta, eselon III senilai Rp22 juta, eselon IV nilai TPP Rp14 juta dan staf Rp7 juta,” kata Seno.
Seno berharap janji ini bisa memacu kinerja PNS di lingkungan Pemkab Boyolali. “Visi misi saya lima tahun ke depan adalah berkelas dunia. Jadi saya ingin dukungan 100% dari birokrasi sehingga nanti hasilnya yang terbaik.”
Menurut Syawaludin, angka TPP yang dijanjikan Bupati Seno tidak realistis. Dia menilai apa yang disampaikan Bupati adalah statemen politis bukan statemen mendasar yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah saat ini bahkan prediksi lima tahun mendatang.
“Memang tidak ada instruksi resmi bahwa nanti TPP PNS harus jadi sekian, tapi memang sering disampaikan secara lisan. Namun kami belum bisa mengakomodir angka itu dalam rancangan anggaran yang ada di RPJMD 2016-2021,”kata Syawaludin, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Kamis (29/7/2016).
Syawaludin mengatakan pengajuan anggaran tiap tahunnya selalu diwarnai tarik ulur dengan legislatif. Terkait kenaikan TPP yang diwacanakan Bupati, Syawaludin sedianya mendukung dan Pemkab Boyolali berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan kinerja. Bahkan, setiap tahun selalu ada arah untuk kenaikan TPP. “Tapi kalau harus memenuhi angka yang diinginkan Pak Bupati sangat tidak mungkin. Akan berapa banyak belanja modal yang tersedot. Selain itu, keuangan daerah di Boyolali masih sangat tergantung pada DAU dan DAK,” papar Syawaludin.