Soloraya
Senin, 14 Maret 2016 - 17:25 WIB

KINERJA PEMERINTAH DAERAH : “Program Berjalan Limbung Akibat Pemerintahan Autopilot”

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (enam dari kiri), berfoto bersama para guru yang mayoritas perempuan seusai mengikuti Rapat Paripurna Hasil Reses I di Kantor DPRD Wonogiri, Senin (14/3/2016). Bupati menjadi sasaran banyak pegawai yang ingin berfoto selfi kala itu. (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)

Kinerja Pemerintah daerah Wonogiri saat ini membereskan dan meneruskan program pemerintah sebelumnya.

Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyoroti banyaknya pekerjaan rumah (PR) akibat dari banyaknya masalah yang menumpuk di pemerintahan yang dipimpinnya sekarang. Dia menyebut kondisi itu terjadi lantaran penyelenggaraan pemerintahan yang autopilot, terutama dalam kebijakan penentuan skala prioritas program.

Advertisement

Bupati menyampaikan hal itu saat memberi sambutan seusai fraksi-fraksi melaporkan hasil reses pada Rapat Paripurna Hasil Reses I di Kantor DPRD Wonogiri, Senin (14/3/2016). Seperti diketahui Joko Sutopo merupakan Bupati Wonogiri terpilih dalam Pilkada 2015 lalu yang kala itu berpasangan dengan Edy Santosa. Pasangan bupati dan wakil bupati dilantik 17 Februari lalu.

Bupati mengatakan program kerja harus direncanakan dengan baik. Dalam perencanaan itu melahirkan skala prioritas sebagai panduan mengejawantahkan anggaran. Tanpa ada skala prioritas yang tepat untuk mendorong berjalannya suatu program, pekerjaan akan bergerak limbung atau goyah. Menurut dia kondisi ini lah yang terjadi di Wonogiri saat ini.

Advertisement

Bupati mengatakan program kerja harus direncanakan dengan baik. Dalam perencanaan itu melahirkan skala prioritas sebagai panduan mengejawantahkan anggaran. Tanpa ada skala prioritas yang tepat untuk mendorong berjalannya suatu program, pekerjaan akan bergerak limbung atau goyah. Menurut dia kondisi ini lah yang terjadi di Wonogiri saat ini.

“Mangga kalau itu [dimaknai di pemerintahan yang telah lalu]. Saya tidak menghakimi. Ini hanya respons dari laporan reses yang disampaikan DPRD yang secara substansi sama, yakni terdapat pekerjaan yang menumpuk di belakang, infrastruktur lemah. Berarti kan ini tidak perencanaannya kurang,” kata politikus Ketua DPC PDIP Wonogiri saat ditemui solopos.com.

Maka di era pemerintahan sekarang, lanjut Bupati, tugas yang harus dilakukannya mengubah kondisi tersebut. Sebagai langkah awal bupati akan mengimplementasi anggaran untuk melaksanakan program yang terintegrasi.

Advertisement

“Program tidak mungkin bisa diselesaikan setahun. Maka anggaran harus berbasis program. Misalnya program 2017 merupakan program lanjutan dari program yang sudah ada, tidak munculkan program baru. Itu yang dinamakan berkesinambungan,” imbuh Bupati.

Pada rapat paripurna kali itu fraksi-fraksi di DPRD memberi banyak catatan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar segera ditindaklanjuti.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Tuharno, melaporkan berdasar reses di lima daerah pemilihan (dapil) pada 2-8 Maret lalu, terdapat warga yang mengeluhkan tidak disiplinnya pegawai layanan publik, seperti praktik dokter di puskesmas yang terlambat. Praktik yang seharusnya dibuka pukul 07.00 WIB tetapi baru dimulai pukul 09.00 WIB.

Advertisement

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara, Nyamik Saptati, menyampaikan keluhan kurang diperhatikannya kesejahteraan guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT). Padahal, GTT/PTT dinilai sebagai elemen vital bagi pendidikan di Wonogiri.

“Di Ngasinan [Kecamatan Wonogiri] masih ada 22 KK [kepala keluarga] yang belum tersentuh program pengadaan air bersih. Diharapkan ini menjadi perhatian,” kata Nyamik.

 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif