SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Moratorium PNS Boyolali, kekurangan pegawai tak hanya sektor pendidik dan tenaga kesehatan, tetapi juga di seluruh SKPD.
Solopos.com, BOYOLALI–Tren kekurangan pegawai setelah adanya moratorium PNS mulai merembet sampai tingkat kecamatan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali mencatat saat ini minimnya jumlah pegawai tidak hanya dirasakan di sektor tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, melainkan mulai dirasakan hampir di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Yang jelas kekurangan pegawai ini sudah merembet sampai ke kecamatan-kecamatan. SKPD dan kecamatan mulai kekurangan tenaga teknis. Ada kantor kecamatan yang tinggal beberapa orang staf, atau seorang kasi yang hanya punya staf satu orang,” kata Kepala BKD Boyolali, Karsino, saat berbincang dengan Espos, Senin (25/1).
Data di BKD Boyolali, rata-rata ada 500 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang pensiun setiap tahunnya. Tahun 2015, jumlah angka pensiun mencapai 520 PNS. Dengan perincian, 18 PNS pensiun atas permintaan sendiri (APS), 42 PNS meninggal dunia, dan 460 PNS memasuki batas usia pensiun. Dengan demikian, saat ini jumlah PNS di Boyolali tinggal 11.102 orang. Itu belum termasuk PNS dari kalangan guru SMA/SMK yang saat ini mulai masuk database BKD Provinsi Jateng.
Di awal Januari ini, sudah ada tiga PNS yang mengajukan pensiun APS. “Angka pengajuan pensiun ini pastinya akan terus bertambah. Memang yang paling banyak tentu dari kalangan guru,” tambah Kabid Mutasi, Suratno.
BKD Boyolali belum bisa merekrut PNS karena belum sejauh ini belum ada informasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait agenda seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2016. Pemkab Boyolali terakhir merekrut CPNS adalah 2014 sebanyak 36 CPNS.
BKD belum menerima kajian dari bagian organisasi dan kepegawaian terkait berapa jumlah ideal atau kebutuhan PNS Boyolali saat ini. “Oleh karena itu yang kami programkan saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari ASN [aparatur sipil negara],” kata Karsino.
Tahun ini BKD mempersiapkan sejumlah anggaran untuk kegiatan uji kompetensi PNS. Uji kompetensi ini berkaitan dengan penataan penempatan PNS di lingkungan Pemkab Boyolali. “Tentu ini kaitannya dengan program mutasi. Mutasi kami tahun ini nanti berdasarkan hasil uji kompetensi. PNS A berkompeten di bidang apa dan seterusnya. Ini merupakan solusi untuk percepatan pelaksanaan program pemerintah di tengah minimnya jumlah ASN,” papar dia.