SOLOPOS.COM - Ilustrasi. (JIBI/Harian Jogja/Holy Kartika N.S)
Nelayan pesisir selatan DIY masih menggunakan BBM jenis solar untuk kapaln, Hiswana mendorong Pemerintah untuk mengkonversike elpiji
Harianjogja.com, JOGJA- Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat membahas program konversi bahan bakar minyak ke elpiji untuk kapal nelayan yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Perlu membahas paling tidak untuk memetakan kesiapan nelayan DIY menggunakan elpiji sebagai bahan bakar untuk berlayar,” kata Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Siswanto, Senin (30/11/2015).
Menurut Siswanto, selama ini nelayan di DIY rata-rata masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk berlayar. Sementara untuk menggunakan elpiji, kata dia, mereka memerlukan konverter kit.
“Kalau sudah menjadi kebijakan pusat, kemampuan nelayan tentu harus dipersiapkan,” kata dia.
Dengan pembahasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama Hiswana Migas DIY menurut Siswanto diharapkan dapat diperoleh gambaran alokasi elpiji ketika pemberlakuan konversi BBM ke elpiji telah sampai di DIY, khususnya bagi nelayan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.
“Sehingga nanti apakah diperlukan agen khusus di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Bantul sebagai basis nelayan di DIY,” kata dia.
Selain itu, jika kebijakan itu diberlakukan pada 2016 di DIY, menurut dia, tentu membutuhkan kuota khusus, sebab Pemda DIY telah mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kilogram sebesar 14 persen untuk 2016.
Sebelumnya, pada 2 November 2015 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga elpiji untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.
Penyediaan dan pendistribusian elpiji untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI disertai pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah berupa mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya dan tabung khusus elpiji beserta isinya.