SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Sosialisasi pajak diikuti dua pasangan calon peserta pilkada Wonogiri yang mendukung Gerakan Tertib Pajak.
Solopos.com, WONOGIRI – Para calon bupati dan wakil bupati Wonogiri ke depan diharapkan memiliki peran besar dan komitmen kuat untuk mendukung gerakan tertib pajak. Untuk memastikan hal tersebut, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati mengikuti deklarasi Wonogiri tertib pajak.
Kegiatan tersebut diprakarsai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah (Jateng) II. Deklarasi dilaksanakan di Gor Giri Mandala Wonogiri, Selasa (3/11/2015).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon. Meskipun hanya diwakilkan oleh calon wakil bupati. Untuk pasangan Hamid Noor Wahid-Wawan Setya Nugraha (HW) diwakili oleh Wawan. Sedangkan untuk pasangan Joko Sutopo-Edy Santosa (Jos) diwakili oleh Edy.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon. Meskipun hanya diwakilkan oleh calon wakil bupati. Untuk pasangan Hamid Noor Wahid-Wawan Setya Nugraha (HW) diwakili oleh Wawan. Sedangkan untuk pasangan Joko Sutopo-Edy Santosa (Jos) diwakili oleh Edy.
Menurut Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, deklarasi tersebut dilakukan untuk mengingatkan para pasangan calon bahwa sebagai calon pemegang kekuasaan eksekutif mereka mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan uang pajak.
Hasil pengelolaan uang pajak yang terhimpun dalam APBD setiap tahunnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk ketersediaan fasilitas publik yang memadai.
Menurutnya, semakin banyak warga yang tertib membayar pajak, semakin banyak dana yang dihasilkan untuk membangun daerah. “Semoga para pimpinan daerah nanti bisa membantu mengumpulkan dana pajak yang nantinya kembali lagi ke Wonogiri,” kata dia.
Menurutnya pada tahun ini, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPKD), Kementerian Keuangan, APBD Wonogiri mencapai Rp1.807 miliar. Dana tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp174,5 miliar (9,7% ), Pendapatan lain-lain sebesar Rp483,5 miliar (26,8% ) dan Dana perimbangan/Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.149,5 miliar (63,6% ).
Sebagian besar dana APBD masih digunakan untuk keperluan belanja pegawai, sebesar Rp1.293 (71,8% ) miliar.
Dari target penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Wonogiri, sebesar Rp1,1 triliun. Target penerimaan PPh OP hanya sebesar Rp4,5 miliar atau hanya 3,9%. Realisasi penerimaan PPh OP sampai dengan hari ini sudah melebihi target penerimaan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp13,9 miliar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, 215%.
“Penandatanganan deklarasi bersama oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan Wonogiri Taat Pajak adalah awal upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Wonogiri,” kata dia.
Sementara itu baik Wawan maupun Edy sepakat untuk mendukung Wonogiri taat pajak. Mereka juga mengapresiasi adanya deklarasi tersebut.
“Kami setuju. Kami harap ini tidak hanya deklarasi, tapi bisa direalisasikan. Jangan sampai niat baik ini hanya berhenti pada seremonial,” kata Wawan.
Hal senada juga disampaikan Edy. “Kalu kami diberi amanah, tentunya kami akan menjadi contoh sebagai tokoh taat pajak. Itu menjadi kewajiban kami untuk lebih dulu taat pajak. Kewajiban bupati dan wakil bupati adalah bagaimana caranya bisa sosialisasi ke warga,” kata dia.