SOLOPOS.COM - Ilustrasi (csr.com)
Sunat perempuan sampai saat ini belum terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan.
Harianjogja.com, JOGJA– Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan sudah setahun diberlakukan. (Baca Juga : PBB Setujui Larangan Sunat Perempuan).
Female Genital Mutilation (FGM) atau sunat perempuan bukanlah tindakan kedokteran karena praktiknya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya bagi kesehatan. Selain itu, peraturan menteri kesehatan sebelumnya juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global.
Pakar Gender sekaligus Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), Basilica Dyah Putranti mengatakan sosialisasi tentang dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 masih sangat kurang. Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di masa kepemimpinan Nila F. Moeloek perlu menindaklanjuti secara tegas pelaksanaan atau penerapan aturan ini hingga ke level bawah. (Baca Juga : Permenkes Sunat tak wajibkan perempuan dikhitan)
“Tren medikalisasi sunat perempuan terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Maka, perlu langkah-langkah yang jelas untuk memastikan agar praktik sunat atau perlukaan pada alat vital perempuan tidak dilakukan oleh tenaga medis baik bidan, ginekolog atau dokter spesialis kandungan maupun perawat,” ujar Basilica seperti dikutip dari rilis yang Harianjogja.com terima akhir pekan lalu.
Peran dari tenaga medis dipandang penting dalam upaya menghentikan praktik sunat perempuan. Sebagai garis terdepan dalam memberikan layanan kesehatan, tenaga medis juga diharapkan bisa turut mensosialisasikan tentang bahaya komplikasi kesehatan akibat praktik sunat atau perlukaan pada area sensitif perempuan tersebut.